Biaya E-Voting 1/20 Biaya Pilkada Konvensional

Berkaca dari berbagai proses pemilihan langsung, pemilihan dengan sistem e-voting cenderung lebih hemat dibandingkan dengan Pemilu yang konvensional. Kendati demikian, e-voting juga diyakini tidak akan mengurangi arti demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Depdagri yang tampil sebagai pembicara dalam Seminar Kajian Teknis Dan Legalitas Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi (E-Voting), di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (22/10).

Menurut Zudan biaya Pemilu dengan e-voting hanya 1/20 saja dari Pemilu konvensional sehingga dirinya mendorong penuh agar Jembrana mampu menjadi pilot project untuk melaksanakan e-voting dalam Pilkada.

“Kalau contohnya sudah banyak, perubahan UU tinggal menunggu waktu saja,” tandasnya. Sementara, Dr. Andi M Asrun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia membeberkan hitung-hitungan KPU Pusat, kalau Pemilu masih konvensional akan dibutuhkan dana 18-27 triliun sedangkan kalau dengan e-voting KPU hanya butuh 2 triliun.

Sementara Bupati Jembrana, I Gede Winasa yang juga tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan jika saja Pilkada Jembrana tahun 2010 bisa menggunakan e-voting, pihaknya hanya memerlukan biaya tidak lebih dari Rp. 4 miliar saja.

Menurutnya, biaya tersebut didapatnya dari hitung-hitungan kalau di Jembrana hanya diperlukan 254 TPS dengan asumsi 1 TPS mampu menampung 800 orang.

“Kalau untuk Pilkada, hitung-hitungan saya akan membutuhkan waktu rata-rata tujuh jam saja dengan biaya satu TPS hanya 15 jutaan. Saya prediksi Pilkada di Jembrana hanya membutuhkan 254 TPS sehingga total biaya hanya mencapai sekitar empat miliar sudah termasuk pembelian perangkat. Namun kalau untuk operasional saja hanya perlu 500 juta,” terangnya.

Sedangkan berdasarkan pengalamannya menggelar e-voting dalam pemilihan kepala dusun, Winasa membeberkan kalau angka golput rata-rata hanya mencapai 10 persen. “Tidak masalah dengan penduduk yang sudah tua. Karena dari pengalaman mereka mengaku kalau e-voting ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem manual dalam Pileg lalu,” pungkasnya. (sumber)