Luar Biasa, Tunawisma Jujur, Kembalikan Rp400 Juta Dapat Hadiah Rp1,3 M

 
Kebaikan berbuah manis. Seorang tunawisma di Boston, Amerika Serikat yang mengembalikan uang temuan senilai lebih dari Rp400 juta mendapatkan imbalan lebih dari Rp1 miliar. Uang ini adalah hasil donasi dari rakyat AS yang kagum dengan kejujuran pria ini.




Diberitakan Daily Mail, Kamis 19 September 2013, pria yang sebelumnya anonim ini diketahui bernama Glen James. Kakek tua ini mengembalikan tas yang dia temukan pada polisi. Dalam tas itu, ada uang tunai US$2.400, setara Rp27,3 juta, dan Cek Perjalanan American Express senilai US$39.500 atau hampir Rp450 juta.

Berita kebaikan James tersebar di media. Seorang manajer akuntan di Virginia, Ethan Whittington, memutuskan untuk menggalang dana di internet sebagai hadiah untuk James pada Senin sore lalu. Hasilnya mengejutkan. 

Empat hari berselang, tercatat lebih dari 4.000 orang telah mendonasikan uang untuk James. Totalnya saat ini sudah lebih dari US$118.000 atau sekitar Rp1,3 miliar, dan masih terus bertambah. Beberapa orang bahkan berniat mendonasikan komputer, pakaian, makanan dan yang lainnya.

Awalnya, target donasi hanya US$50.000. Namun melihat antusiasme donatur yang terus bermunculan, dalam dua hari target terpenuhi. Akhirnya Whittington meningkatkan targetnya menjadi US$250.000, lebih dari Rp2 miliar.

"Saya tidak menyangka. Saya senang sekali. Melakukan sesuatu demi seseorang yang tidak kau kenal, ini luar biasa," kata Whittington.

Dia mengatakan bahwa seluruh uang tersebut akan diserahkan pada James. Sebelumnya, dia juga mendapatkan penghargaan dari Komisaris Polisi Boston Edward Davis Senin lalu, atas "kejujuran dan karakter yang luar biasa".

Ketika Pak Presiden Ikut Bermain Twitter

Kehadiran Twitter sebagai salah satu media online jejaring sosial cukup mendapat tempat dihati pengguna internet dunia, tak terkecuali Indonesia. Fungsinya sebagai penyebar informasi yang singkat, padat, dan mudah penggunaanya sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, misalnya komunikasi (pertemanan), promosi (bisnis), hiburan (selebritis dan olahraga), berita & informasi, dan bahkan dalam ranah politik.

Banyak hal yang memperlihatkan bahwasanya Twitter kini memang telah merambah keranah politik, tak jarang isu-isu politik terkini seperti kebijakan pemerintah, dan juga perilaku para tokoh politik menjadi bahan perbincangan para masyarakat “Republik Twitter”. Dan tidak hanya isu-isu politik saja yang hadir di Twitter, para pelaku politik juga ikut meramaikan Twitter, sederet tokoh beken seperti Dahlan Iskan, Joko Widodo, dan Tifatul Sembiring sering memanfaat sosial media nomor satu di dunia tersebut sebagai wujud eksistensi mereka di dunia politik.

Kabar terbaru datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini presiden kita tersebut sudah mempunyai sebuah akun resmi di Twitter, yaitu; @SBYudhoyono, akun ini sendiri sebenarnya secara resmi telah hadir di Twitter sejak tanggal 27 Maret 2013 yang lalu, namun akun ini baru mulai mencuit satu hari yang lalu (13/03/2013), dan berikut isi cuitan perdana pak SBY; “Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*”.

Kemuncul SBY di Twitter mendapatkan tanggapan dan reaksi yang bermacam dari pejabat dan juga masyarakat. Menteri BUMN Dahlan Iskan misalnya yang menyambut positif dengan adanya akun baru pak presiden, beliau sembari mengatakan akan siap mengfollow twitter orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sementara itu antusiasme yang tinggi diperlihatkan oleh masyarakat dalam menyambut kehadiran pemimpinnya di Twitter, hingga tulisan ini diterbitkan (15/07/2013) jumlah follower akun @SBYudhoyono sudah mencapai 710.597 orang (seiring waktu jumlah follower tersebut bisa jadi akan terus bertambah).

Pemimpin Negara mempunyai akun Twitter sebenarnya hal yang biasa, bahkan hadirnya SBY di Twitter bisa dianggap terlambat. Pemimpin dari negara tetangga, Malaysia, Sang perdana menteri Mohd Najib Tun Razak sudah lama memiliki akun di twitter, hingga kini akun @NajibRazak memiliki 1.458.273 follower dan 3.579 kicauan. Kemudian lihat juga Presiden Amerika Serikat, @BarackObama menjadi salah satu akun twitter dengan pengikut terbanyak di dunia yaitu 29.856.725 follower dan 663.627 kicauan.

Sepak terjang presiden SBY di twitter diharapkan bukan hanya untuk membangun sebuah pencitraan politik belaka, mengingat posisi SBY selain sebagai presiden juga sebagai ketua Umum Partai Demokrat. Justru diharapkan kehadiran akun ini benar-benar bisa membuat SBY jadi lebih merakyat dengan masyarakatnya.

Menarik melihat bagaimana nantinya apakah tokoh-tokoh politik lainnya akan ikut berbondong-bondong mengikuti langkat SBY untuk mempunyai sebuah akun twitter. Dan juga melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh twitter sebagai alat untuk berpolitik, mengingat tahun 2014 semakin dekat.

5 Negara Yang Pernah Mengalami Perpindahan Ibu Kota

Wacana mengenai perpindahan Ibu Kota Jakarta, Indonesia, terus bergulir kencang lantaran metropolitan dinilai sudah terlalu padat. Sejatinya Jakarta hanya bisa menampung 800 ribu jiwa, namun membengkak hampir 10 juta orang. Bahkan di siang hari bisa mencapai 13 juta sebab pendatang dari wilayah perbatasan seperti Kota Bekasi, Tangerang, Depok, dan sebagainya. 
Bukan hanya Jakarta yang tengah berpikir untuk pindah, setidaknya ada lima negara pernah melakukan hal sama dan sukses meski harus berupaya keras. Kesadaran masyarakat dan kemauan membangun pusat pemerintahan baru menjadi kunci keberhasilan negara-negara ini dalam memindahkan pusat kota. Negara mana saja sukse memindahkan ibu kotanya? Berikut ulasannya :

1. Brasil. Kurun waktu 1763 hingga 1960, Ibu Kota Rio de Janeiro menjadi pusat negara Brasil, namun kini sudah berpindah ke Brasilia. Pemindahan ini atas prakarsa mantan Presiden Juscelino Kubitschek menilai kawasan itu sudah terlalu padat dan tidak tertib. Namun di masa awal memindahkan ibu kota, dia malah susah payah menghijrahkan fungsi-fungsi pemerintah bahkan dua dekade setelah itu, pemerintah masih mengiming-imingi warga dengan uang bagi yang mau menetap di Brasilia.
2. India. Barangkali hanya India yang sukses memindahkan ibu kota mereka dari Delhi ke New Delhi lantaran masih satu wilayah. Tidak ada kesulitan berarti saat memindahkan pusat pemerintahan dan masyarakat New Delhi langsung terbiasa dengan perpindahan itu. New Delhi resmi menjadi ibu kota India pada 1911.
3. Australia. Selama berdirinya negara Australia, Kota Melbourne menjadi ibu kota pertama sebelum akhirnya dipindahkan ke Canberra pada 1927. Pemindahan ini merupakan hasil sayembara internasional pada 1911 saat pemerintah ingin menetapkan ibu kota baru. Syarat menjadi ibu kota baru yakni mempunyai taman kota dengan danau besar di pusat kotanya dan hanya Canberra memenuhi syarat. Nama Canberra diberikan oleh Lady Denman, istri mantan Gubernur Melbourne pada 1913. Kata ini berasal dari bahasa aborigin, suku asli negara itu berarti tempat bertemu.
4. Pakistan. Pakistan telah memindahkan ibu kota mereka dari Karachi ke Islamabad. Perpindahan ini telah direncanakan dengan matang. Pemerintah Pakistan sudah lebih dulu membangun Islamabad sebelum akhirnya pusat pemerintahan negara itu pindah secara sah pada 1960. Pertumbuhan penduduk di Islamabad mengalami kemajuan pesat sejak menjadi ibu kota. Dari populasi 100.000 irang menjadi hampir dua juta.
5. Inggris. Inggris pernah memindahkan ibu kotanya dari Winchester ke London pada 1066. Hampir sama dengan Pakistan, perpindahan ini pun tidak menimbulkan efek sosial masyarakat yang berarti sebab London memang sudah ramai populasinya. London menjadi ibu kota paling pesat berkembang dan zona perkotaan terbesar di Uni Eropa berdasarkan luas wilayah. (sumber)

6 Kota Yang Pernah Dimunculkan Jadi Pengganti Ibu Kota

Jakarta lagi-lagi dikepung banjir besar. Banjir besar kali diawal tahun 2013 ini bahkan hingga merendam Jalan protokol Sudirman dan Thamrin. Bahkan kompleks Istana pun tak luput banjir kiriman dari Bogor.

Lumpuhnya Jakarta akibat banjir membuat wacana pemindahan Ibu Kota kembali mencuat. Pemikiran untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta memang bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno wacana ini sudah di gulirkan. Soekarno sendiri mengusulkan Ibu Kota sebaiknya di pindah ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Presiden berganti, rezim berubah dan wacana pemindahan Ibu Kota pun timbul tenggelam. Namun kini semakin banyak suara yang kembali mewacanakan pemindahan Ibu Kota. Jakarta dianggap tidak sanggup lagi menopang beban berat. Berikut enam kota yang pernah dimunculkan sebagai pengganti Ibu Kota Jakarta:

1. Palangka Raya. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno pernah menyampaikan gagasan tentang pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Palangka Raya sekitar tahun 1950-an. Wacana pemindahan itu muncul saat Soekarno meresmikan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 1957. Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangka Raya memiliki luas 2.678,51 Km persegi dan jauh lebih luas dari Jakarta, yang luasnya hanya 661,52 Km persegi itu. Soekarno memilih Palangka Raya karena secara geografis posisi kota ini tepat berada di tengah Indonesia. Selain itu, Palangka Raya juga tidak berada pada daerah tektonik, sehingga kondisi ini relatif aman dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Namun hingga kini hal itu belum terwujud.
2. Jonggol. Pada era Presiden Soeharto, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pernah diwacanakan sebagai lokasi alternatif Ibu Kota. Ratusan hektar lahan di kawasan ini pernah dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto. Perusahaan itu mengalokasikan lahan sedikitnya 30 ribu Ha yang terbentang dari Kecamatan Citeureup sampai Kabupaten Cianjur. Sekitar 24 desa di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur akan disulap menjadi kota metropolitan. Namun entah kenapa rencana itu terhenti, ribuan hektar tanah yang bakal dibebaskan itu kini menjadi hutan ilalang dan Kecamatan Jonggol masih menjadi satu dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang tergolong sebagai daerah tertinggal.
3. Purwokerto. Di era Presiden SBY, rencana pemindahan Ibu Kota juga pernah dikaji. SBY bahkan telah menimbang-nimbang kota mana yang pada akhirnya nanti cocok dijadikan Ibu Kota Negara. Salah satu yang pernah mengemuka adalah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai dalam sebuah diskusi di medio Desember 2010 pernah menyebut alasan mengapa Purwokerto dilirik jadi pengganti Jakarta. Purwokerto yang dinilai cukup bagus dari segi infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi iklimnya yang cukup nyaman. Bahkan kawasan Baturaden diusulkan menjadi kantor presiden. Namun lagi-lagi, hal ini pun hanya sebatas wacana.
4. Lampung. Provinsi Lampung juga pernah disebut-sebut akan dijadikan Ibu kota pengganti Jakarta. Lampung bahkan disebut memiliki potensi untuk menjadi calon Ibu Kota khusus untuk pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta. Secara demografi, Lampung lebih baik dibandingkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah Jonggol, Jawa Barat maupun Banten. Namun hingga kini kabar ini pun hanya sebatas wacana. Wacana ini pun kemudian kandas.
5. Karawang. Rencana pemindahan Ibu Kota juga menghampiri Kota Karawang. Kota yang terkenal dengan berasnya ini masuk nominasi calon pengganti Jakarta. Wacana pemindahan Ibu Kota ke karawang sempat menguat pada tahun 2010. Bupati Karawang saat itu Dadang S Muchtar menyambut baik usulan itu. Karawang pun dinilai siap menjadi Ibu Kota.
6. Palembang. Sejumlah sejarawan, pekerja budaya, dan aktivis di Palembang pernah melemparkan isu pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Palembang. Kondisi Jakarta sudah tidak layak lagi untuk menjadi sebuah Ibu Kota. Ada tiga alasan pemindahan Ibu Kota di Palembang. Pertama, Palembang merupakan kota salah satu tertua di Indonesia, sehingga memiliki sejarah kuat dengan perkembangan sejarah Nusantara, sebab pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan titik awal penyebaran ajaran Islam dari Tiongkok yang dibawa Cheng Ho. Kedua, berdasarkan sejarah Palembang merupakan wilayah yang paling aman dari berbagai bencana alam. Ketiga, Palembang dikelilingi oleh berbagai sumber energi maupun kebutuhan lainnya. Gubernur Sumsel Alex Noerdin secara tegas menyatakan, Sumsel siap, khususnya Palembang, siap menjadi ibukota Republik Indonesia. (sumber)

5 Alasan Pindahkan Ibukota Dari Jakarta

Para Presiden Indonesia terdahulu sudah punya gagasan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke kota lain. Mereka sudah meramalkan Jakarta akan penuh sesak dan tidak ideal untuk menjadi sebuah ibukota negara.

Soekarno punya ide memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah tahun 1957. Sementara Soeharto pernah menggagas pusat pemerintahan digeser ke sekitar Jonggol, Kabupaten Bogor. Tapi niatan kedua Presiden ini tak jadi terlaksana. Sebenarnya memindahkan pusat pemerintahan bukan hal tabu.

Malaysia memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya karena Kuala Lumpur dianggap sudah tak ideal lagi. Atau Turki yang memindahkan ibukota dari Istambul ke Ankara. Demikian juga Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Di Asia Tenggara ada Burma yang memindahkan ibukota dari Yangoon ke Naypyidaw. Berikut alasan Jakarta sudah tak layak menjadi ibukota negara :

1. Banjir. Jakarta dikepung banjir awal tahun 2013 ini. Siklus banjir lima tahun kali ini membuat 10.000 orang mengungsi, tak kurang dari 39 kelurahan tergenang, dan jumlah ini masih terus bertambah. Banjir kali ini bahkan merendam istana presiden dan kantor-kantor pemerintahan. Balai Kota DKI Jakarta yang menjadi kantor Jokowi ikut tergenang. Perekonomian terganggu, dan ribuan orang terpaksa bolos kerja karena jalanan dan rel kereta tergenang.
2. Macet. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, jumlah penjualan mobil di Jakarta mengalami peningkatan 11 persen pada 2012. pada Bulan April 2012 lalu, jumlah mobil dan motor di Jakarta mencapai 13.346.802 buah. Angka ini terus bertambah. Secara keseluruhan, Indonesia kini menjadi negara ketiga yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor setelah Amerika dan China. Di tahun 2011, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 107.226.572 unit. Dengan rincian, mobil sebanyak 20.158.595 unit dan sepeda motor 87.067.796 unit. Setiap jam-jam sibuk, ribuan mobil terjebak macet berjam-jam di Jakarta. Rugi waktu, rugi uang dan bahan bakar minyak terbuang sia-sia.
3. Padat dan sumpek. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bulan November 2011, tercatat ada 10.183.498 penduduk. Dengan tingkat kepadatan 15.427 penduduk per kilometer persegi.  Jumlah ini bertambah saat siang hari dimana orang-orang yang tinggal di luar Jakarta datang untuk bekerja. Tak heran Jakarta padat dan sumpek. Kawasan padat menjamur di belakang gedung-gedung perkantoran mewah.
4. Kumuh. Tahun 2011, Badan Pusat Statistik melansir masih ada 392 rukun warga kumuh di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya tahun 2004 malah ada 640 RW kumuh dan menurun menjadi 416 RW kumuh tahun 2008. Rumah-rumah kardus berdiri sepanjang rel kereta api. Gang-gang sempit yang bahkan tidak bisa dilalui sepeda motor berderet di tengah-tengah kota hingga pinggiran Jakarta. Kawasan kumuh di Jakarta tak dilengkapi dengan sanitasi maupun listrik yang baik. Seringkali korsleting listrik mengakibatkan kebakaran dan menghabiskan ratusan rumah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama bertekad membenahi kampung kumuh di Jakarta sebagai salah satu program utamanya.
5. Sarana transportasi buruk. Idealnya sebagai pusat pemerintahan dan sentra bisnis, Jakarta memiliki sarana transportasi massal yang memadai. Tapi transportasi umum di Jakarta adalah mimpi buruk. Tengok saja jejalan penumpang busway dan kereta rel listrik di jam sibuk. Belum lagi ancaman pelecehan seksual di dua moda transportasi itu. Naik angkot, Metromini atau Kopaja jauh lebih mengerikan. Ancaman copet, pemerkosaan hingga pengamen yang kerap memaksa membuat penumpang tak nyaman. Jakarta memang tertinggal jauh dari Kuala Lumpur, Singapura bahkan Bangkok sekalipun. (sumber)

Jebakan Popularitas Kandidat Capres (Hasanuddin Ali)

Baru-baru ini Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait konstelasi kandidat capres yang akan bertarung pada pilpres 2014. Secara metodologi dan temuan, survei LSI ini menarik untuk dikaji, selain menggunakan metode yang tidak biasa - menggunakan opinion leader sebagai responden -, temuan itu juga semakin memperjelas siapa-siapa yang punya potensi untuk bertarung di pemilu presiden 2014.

Meski Pilpres masih dua tahun lagi, tapi kehebohan nama-nama yang mempunyai potensi menjadi capres mulai riuh di sana sini. Nama-nama lama seperti Prabowo, Jusuf Kalla, Megawati, dan Aburizal Bakrie masih di urutan atas popularitas hasil survei. Meski demikian, nama-nama baru seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan Hatta Rajasa juga sudah mulai merangsek ke posisi tengah.

Nama-nama kandidat tersebut saat ini sedang berebut panggung di berbagai pentas nasional terkait dengan berbagai isu dan problem kebangsaan. Panggung itu timbul dan tenggelam seiring dengan maraknya pemberitaan media. Panggung penting bagi kandidat untuk meningkatkan popularitas mereka sekaligus menjaga agar nama-nama mereka masih dan terus terekam dalam radar benak pemilih.

Ironinya, terminologi popularitas seakan menjadi mantra bagi para kandidat capres. Mereka berebut untuk mencapai tingkat popularitas setinggi mungkin. Pertanyaannya adalah apakah popularitas itu menjamin keterpilihan seorang kandidat dalam pilpres nanti? Jawabnya belum tentu!!

Popularitas memang penting sebagai pintu masuk. Tapi popularitas bukanlah "key winning formula". Popularitas hanya menjamin seorang kandidat dikenal atau tidak oleh pemilih. Seorang kandidat bisa populer karena track recordnya yang baik atau bisa juga track record yang buruk. Sebagai ilustrasi, survei yang kami lakukan menunjukkan popularitas Aburizal Bakrie sangat tinggi di kalangan pemilih. Tapi tingkat keterpilihan Aburizal Bakrie lebih rendah di antara kandidat-kandidat yang lain.

Tingkat keterpilihan seorang kandidat, menurut kami, paling tidak dipengaruhi oleh 4 faktor, Popularitas, Citra, Enggagement, dan Voters Charactersistic. Tiga yang pertama adalah yang utama. Pertama, Popularitas. Langkah pertama kandidat harus dikenal oleh pemilih. Seorang kandidat tidak harus menjadi yang pertama dalam ukuran popularitas, yang penting dia masih dalam peringkat 3 besar masih punya peluang terpilih. Kedua, Citra. Popularitas yang tinggi harus di dukung oleh citra yang baik, citra ini menyangkut karakter dan kapabilitas kandidat.

Ketiga, Enggagement. Bisa diartikan sebagai ikatan batin antara kandidat dan pemilih. Seorang kandidat harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemilih sehingga pemilih tidak merasa ada jarak antara mereka dan kandidat. Seorang kandidat yang berhasil membangun ikatan batin dengan pemilih akan lebih mudah menggerakkan pemilih mengambang (swing voters) untuk memilih dia.

Dengan mengetahui pentingnya tiga faktor tadi, seorang kandidat dapat menyusun program kampanye dan komunikasi yang lebih tepat sasaran ke pemilih. Untuk meningkatkan popularitas dan citra cara yang bisa ditempuh oleh kandidat adalah melalui komunikasi media baik elektronik, cetak, sampai umbul-umbul dan spanduk. Sementara itu, enggagement hanya bisa ditingkatkan melalui "kehadiran" kandidat baik secara fisik maupun virtual di kalangan pemilih. Berdasarkan survei yang kami lakukan, biasanya faktor enggagement lebih menentukan tingkat keterpilihan dibanding dua faktor yang pertama.

Faktor keempat, yang tidak kalah penting, adalah voters characteristics. Faktor ini meliputi karakteristik pemilih dari sisi komposisi demografi dan geografi. Pemilih yang didominasi pemilih muda tentu memiliki aspirasi yang berbeda dengan pemilih tua. Begitu juga perbedaan antara pemilih kota dan desa.

Karena itu, penting bagi seorang kandidat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dia dari berbagai sisi popularitas, citra, dan enggagement sebelum melakukan program kampanye dan komunikasi pemilih, agar seorang kandidat tidak terjerumus dalam jebakan popularitas. [sumber]

Menggagas Pilkada via E-Voting

Kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan sekaligus berimbas positif terhadap perkembangan kehidupan demokrasi. Dalam kampanye pemilihan umum presiden (pilpres) di Amerika Serikat, misalnya, Barack Obama menggunakan jejaring Facebook sebagai media untuk menjangkau calon pemilih. Dengan dukungan teknologi juga, alternatif cara menggunakan hak pilih makin bertambah dengan adanya teknologi electronic voting (e-voting).

Berkaitan dengan contoh yang disebutkan terakhir, di Jembrana, Bali, pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah desa tahun 2009 juga telah berhasil menggunakan metode e-voting. Fenomena pilkades dengan e-voting di Jembrana menarik minat dan keingintahuan banyak kalangan (dari mulai anggota DPR, Mendagri hingga beberapa kepala daerah).

Ketertarikan itu bahkan sampai mendorong banyak pihak-yang disebutkan di atas-untuk mengunjungi salah satu kabupaten di Bali ini dengan tujuan melihat langsung bagaimana proses dan mekanisme e-voting. Meski masih dalam ruang lingkup kecil (level desa), apa yang telah "diujicobakan" di Jembrana sangat layak diacungi jempol.

Kesuksesan di tingkat pilkades menginspirasi pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana untuk menginisiasikan perubahan teknik memilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jembrana dari mencoblos menjadi e-voting. Keinginan kuat Pemkab Jembrana terlihat dari usaha mengajukan judicial review terhadap Pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir 2009. Permohonan Pemkab Jembrana itu terdaftar di MK dalam permohonan Nomor 147/PUU-VII/2009.

Plus Minus E-voting

E-voting adalah memilih dalam sebuah proses pemilihan yang didukung dengan alat elektronik. Pemanfaatan media elektronik tersebut dilakukan dalam pendaftaran suara, penghitungan suara, dan belakangan termasuk channel untuk memilih dari jarak jauh, khususnya melalui internet voting (Kersting dan Baldersheim, 2004: 5). Teknik e-voting yang telah dipraktikkan di Jembrana memang belum sampai pada penggunaan metode internet voting, melainkan baru menggunakan teknik mesin penghitung suara.

Dorongan terhadap gagasan untuk mewujudkan e-voting tidak terlepas dari kelebihan-kelebihannya. Secara garis besar, keunggulan e-voting terutama berkaitan erat dengan faktor efisiensi dan akurasi. Efisiensi yang dimaksudkan adalah bahwa dengan menggunakan e-voting, maka dapat relatif menghemat biaya dan waktu.

Secara filosofis, penyelenggaraan pemilu harus mengikuti prinsip efisiensi (Allan Wall, et.al., 2006:24). Terkait hal itu, seperti diberitakan banyak media massa, masalah tidak tersedianya (dan atau belum cairnya) anggaran menjadi salah satu persoalan krusial yang menghinggapi banyak daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2010 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pernah melansir data dari 244 daerah (7 provinsi dan 237 kabupaten/kota), 122 di antaranya harus berhadapan dengan masalah anggaran yang belum juga cair.

Padahal, tidak sedikit dari ratusan daerah di Indonesia, pada awal 2010 ini sudah harus masuk tahapan proses pilkada, seperti pendaftaran pemilih, pembentukan pengawas, dan sebagainya. Sejumlah daerah yang anggaran pilkadanya belum cair, juga terkendala kurangnya dana untuk menggelar pilkada.

Berangkat dari konteks itu, tidak tertutup kemungkinan, apabila syarat pendukungnya terpenuhi, e-voting dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah anggaran dalam pilkada. Apalagi dengan teknik e-voting, menurut Kepala Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Kabupaten Jembrana, Komang Wyasaeng, bisa dihemat dana hingga 70 persen dibanding biaya pemilu dengan sistem konvensional yang selama ini berlangsung, yaitu mencoblos atau mencontreng.

Selain efisien dari aspek anggaran, nilai efisiensi juga terdapat pada masalah waktu. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, voting lewat perangkat elektronik akan mempercepat pemilih untuk mengetahui hasil pemilu. Sebab, biasanya jika pagi hari diproses, malam harinya sudah diketahui hasilnya. Jadi, pemilih tidak usah menunggu selama 30 hari untuk mengetahui hasil pemungutan suara.

Kemudian, terkait akurasi, menyitir Willis, kecepatan dan akurasi suatu pemilu adalah hal yang penting dalam demokrasi modern (1966: 26). Selama mendapat dukungan dari daftar pemilih tetap (DPT) yang berbasis sistem administrasi kependudukan (SIAK), e-voting jauh lebih akurat dalam konteks hasil penghitungan dibandingkan dengan cara penghitungan manual.

Selain keunggulan-keunggulan di atas, e-voting juga mengandung beberapa kelemahan. Pertama, jika petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang e-voting. Moynihan (2004:516), misalnya, mengkhawatirkan apabila teknologi e-voting gagal, maka akan mengurangi legitimasi proses pemilu.  Kedua, bagi sejumlah kelompok pemilih (seperti kelompok pemilih usia lanjut), e-voting berpotensi tidak disukai. Hasil riset Roseman, Jr. dan Stephenson (2005: 39) dalam pemilihan gubernur di Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat, tampak bahwa ternyata pemilihan dengan menggunakan teknologi tinggi (e-voting) tidak cukup disukai oleh para calon pemilih, khususnya yang termasuk kategori berusia tua (di atas 65 tahun).

Faktor Pendukung

Pertanyaanya, apakah mungkin pilkada menggunakan e-voting? Pada masa yang akan datang, bukan tidak mungkin, pilkada dengan e-voting dapat diejawantahkan. Untuk memanifestasikannya, terdapat beberapa faktor pendukung yang harus dipenuhi.

Pertama, asas legal formal berupa UU No 32 Tahun 2004, mau tidak mau, harus direvisi. Usaha Pemkab Jembrana mengajukan judicial review merupakan salah satu pintu masuk untuk mendapatkan legitimasi terhadap revisi Pasal 88 UU No 32 Tahun 2004.

Belum lagi, DPR tahun ini juga mengagendakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada). Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Bupati Jembrana, maka possibility dimasukkannya klausul tentang e-voting akan makin besar.

Kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur utama dalam pilkada adalah terkait sistem pendataan penduduk dengan menggunakan SIAK. Terakhir, faktor sosialisasi. Ketika nantinya prasyarat pelembagaan formal dan infrastruktur telah terpenuhi, maka sosialisasi yang gencar mengenai e-voting mutlak dilakukan. (sumber)