Arab Saudi larang pesawat presiden Sudan masuk wilayahnya

Khartoum - Arab Saudi menolak mengizinkan pesawat pembawa Presiden Sudan Omar al-Bashir melewati wilayah udaranya.

Pesawat Bashir yang sedang menuju Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru itu terpaksa memutar kembali setelah penolakan itu.

"Pihak berwenang Arab Saudi menolak mengizinkan pesawat yang membawa Presiden Bashir melewati wilayah udara mereka," kata Emad Sayed Ahmed, sekretaris pers kepresidenan, kepada AFP.

Arab Saudi yang mayoritas Sunni berulang kali menyuarakan kekhawatiran mengenai program nuklir Iran yang berpenduduk Syiah. Kapal-kapal perang Iran dua kali berlabuh di Sudan akhir tahun lalu.

Ahmed mengatakan, Bashir tidak terbang dengan pesawat kepresidenan Sudan seperti biasanya, namun menggunakan pesawat carteran dari sebuah perusahaan Arab Saudi.

Pemimpin Sudan itu sedang dalam perjalanan menghadiri pelantikan Hassan Rouhani sebagai presiden baru di depan parlemen Iran.

Sepuluh pemimpin dari berbagai penjuru kawasan, termasuk perdana menteri Suriah, sekutu dekat Iran, dijadwalkan menghadiri acara pengambilan sumpah presiden di parlemen, kata pers Iran.

Bashir, yang hingga kini diburu dengan surat perintah penangkapan internasional, dituduh Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) mendalangi genosida dan kejahatan lain selama konflik di Darfur, Sudan, yang menewaskan ratusan ribu orang.

ICC yang bermarkas di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan Bashir pada 2009 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat. Bashir juga dituduh melakukan genosida.

Bashir telah membantah tuduhan-tuduhan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari konspirasi Barat untuk menjatuhkannya. Surat perintah penangkapan itu adalah yang pertama dikeluarkan pengadilan internasional tersebut terhadap seorang kepala negara yang aktif.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur, Sudan barat, pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.

Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas. Sedangkan 1,4 juta orang lainnya berada di kamp-kamp pengungsi di Darfur, demikian AFP.