Monday, November 5, 2012

Macam-Macam Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi

TAP MPR
  1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme


UNDANG-UNDANG
  1. UU No.17/1961 Perubahan UU 21/1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan PNS
  2. UU No. 5 Prps/ 1964 Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan
  3. UU no.6/1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
  4. UU No.7/1967 tentang Veteran Republik Indonesia
  5. UU No 11/1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  6. UU No. 7/1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
  7. UU No8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara
  8. UU No. 7/1978 tentang Hak keuangan/administratif presiden dan Wakil presiden serta Bekas presiden dan bekas wakil presiden
  9. UU No. 10/1980 tentang  Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/ Dudanya
  10. UU No12/1980 tentang Hak keuangan/administratif pimpinan anggota lembaga Tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga Tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara
  11. UU No.11/1992 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
  12. UU No. 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  13. UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  14. UU No. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN. NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
  15. UU No.43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1972 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.
  16. UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  17. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
  18. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
  19. UU NO.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
  20. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  21. UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah


PERATURAN PEMERINTAH
  1. PP No. 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  2. PP N0. 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  3. PP No. 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
  4. PP No. 21 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 15  tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
  5. PP N0.08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  6. pp No. 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  8. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.
  9. PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  10. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


PERATURAN PRESIDEN
  1. Perpres No.04 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.
  2. Perpres No.5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.
  3. Perpres No.06 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
  4. Perpres No. 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
  5. Perpres No. 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti
  6. Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  7. Perpres No. 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
  8. Perpres No.46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
  9. Perpres No.48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
  10. Perpres N0. 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis


KEPUTUSAN PRESIDEN
  1. Keppres No. 34 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara


KEPUTUSAN MENTRI
  1. Kepmen No. 019 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
  2. Kepmen No. 009 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
  3. Kepmen N0.138 Tahun 2002 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan
  4. Kepmen No.066 Tahun 2003 tentang Jabatan Faungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya
  5. Kepmen No. 025 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
  6. Kepmen No. 026 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
  7. Kepmen No.061 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  8. Kepmen No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  9. Kepmen No.009 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  10. Kepmen No. 011 Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara


PERMEN-PAN
  1. Permenpan_09_05_2007 tentang Peraturan Menteri PAN Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  2. Permenpan_11_08_2007 tentang Peraturan Menteri PAN Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PAN
  3. Permenpan_14_06_2008 tentang Perubahan Atas Permen Nomor: Per/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya