Monday, March 12, 2012

Beberapa Istilah Bagi Mereka Yang Tidak Berpartisipasi Dalam Politik

Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktivitas politik, umumnya merupakan minoritas (seringkali berupa minoritas yang sangat kecil) dari anggota suatu masyarakat. Macam-macam istilah diterapkan pada mereka yang tidak turut serta ini, dan mereka dilukiskan secara berbeda-beda sebagai apatis, sinis, alienasi (terasing), dan anomi (terpisah). Sesungguhnya, istilah-istilah tersebut digunakan dalam studi mengenai partisipasi politik.
1. Apatis (masa bodoh)
Secara sederhana didefinisikan sebagai tidak punya minat atau perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala pada umumnya maupun khususnya. Ditinjau dari aspek sosiologis, dapat diterapkan pada masyarakat secara umum atau hanya pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat. Sifat paling penting dari seorang yang apatis adalah kepasifannya atau tidak adanya kegiatan politik.
Morris Rosenberg mensugestikan tiga alasan pokok untuk menerangkan apati politik. Kesimpulannya didasarkan pada satu seri wawancara tidak berstruktur yang mendalam. Alasan pertama adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal tersebut dapat berupa beberapa bentuk, seperti individu dapat merasa, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya; kedua, bahwa individu menganggap aktivitas politik sia-sia saja; dan alasan ketiga seperti yang dikemukakan oleh Milbrath, Rosenberg beranggapan bahwa “memacu diri untuk bertindak” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktivitas politik.
2. Sinisme
Seperti halnya apati, sisnisme meliputi kepasifan dan ketiakatifan relatif, merupakan satu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidakatifan. Robert Agger dan rekan-rekannya mendefinisikan sinisme sebagai “kecurigaan yang buruk dari sifat manusia”; dengan bantuan suatu alat skala sikap yang dibuat untuk mengukur derajat terhadap para responden mereka bersikap sinis–baik secara pribadi maupun secara politis–karena mereka telah mencari relasi sinisme dengan bermacam-macam aspek dari tingkah laku politik.
Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan, bahwa pesimisme adalah lebih realistis daripada optimisme; dan bahwa individu harus memperhatikan kepentingan sendiri, karena pada dasarnya masyarakat bersifat ego-sentris (memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri). Sinisme tidak dapat menghindari partisipasi pada semua tingkatan hierarki, walaupun sinisme itu mungkin memberikan suatu penjelasan mengenai non-partisipasi oleh orang-orang terntu pada tingkat-tingkat khusus.
3. Alienasi
Robert Lane mendifinisikan alienasi politik sebagai “perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat…(dan)…kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain, mengikuti aturan-aturan yang tidak adil”.Dari definisi tersebut, nampak bahwa sikap alienasi jauh melampaui sinisme.
4. Anomi
Istilah ini dirancang oleh Emile Durkheim dalam studinya mengenai bunuh diri,dan kemudian dilukiskan oleh Lane sebagai “perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah”, di mana individu mengalami perasaan ketidakefektivan dan bahwa penguasa bersikap “tidak perduli”, yang mengakibatkan devaluasi daripada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Leo Srole telah mengembangkan suatu skala anomi yang di mana dengan menggunakan skala ini, ia menemukan relasi akrab antara anomi dengan kepribadian otoriter.
Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir secara rapi, dapat saja kelompok ini mengadakan aksi massal jika tiba-tiba muncul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah.[1]

Penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai suatu–dan hanya satu–manifestasi alienasi politik. Jelaslah, rasa permusuhan terhadap suatu rezim tertentu atau bahkan terhadap suatu sistem sosial tertentu atau tidak perlu mengambil satu bentuk kekerasan. Sejak penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai manifestasi daripada alienasi politik, adalah menyesatkan untuk mengasosiasikan hal terakhir itu semata-mata dengan ketidakaktifan politik. Banyak diantara mereka yang aktif secara poltis pada beberapa tingkat tertentu bisa bersikap sinis terhadap gejala politik, dan bersikap apatis terhadap tipe partisipasi lainnya. Milbrath berasumsi, bahwa partisipasi politik itu bervariasi bkaitan dengan empat faktor utama, yaitu pertama, sejauh mana orang bisa menerima perangsang politik; kedua, karakteristik peribadi seseorang; ketiga, karakteristik sosial seseorang; dan keempat keadaan politik atau lingkungan politik di mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.
Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perang politik melalui kontak pribadi dan organisatoris serta media massa, semakin besar pula kemungkinannya dia turut serta dalam kegiatan politik. Jelas bahwa keterbukaan atau kepekaan ini kiranya berbeda dari satu orang dengan orang lainnya, dan bagaimanapun juga, hal ini merupakan bagian dari proses sosialisasi politik.
Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik, mungkin merasa kurang kompetenuntuk berpartisipasi dalam suatu usaha gunu memecahkan masalahnya atau untuk merubah situasinya; maka kompeten sikap individu dapat berlawanan dengan partisipasinya. Sedemikian luasnya, sampai-sampai dia bersikap sini, terasing atau anomis; atau hal tersebut mungkin mendorong tumbuhnya kegiatan politik karena peristiwanya dapat memuaskan perasaan untuk menjalankan tugas, kewajiban atau prestasi, ataupun pengalaman partisipasi politik. Status sosial seseorang, seperti status sosio-ekonomisnya, kelompok ras atau etnis, usia, seks dan agamanya, baik ia organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya.
Walaupun penerimaan rangsangan politik dan sifat dari karakteristik pribadi serta karakteristik sosial seseorang itu penting dalam mempengaruhi luasnya aktivitas politik, tetapi penting juga untuk memperhitungkan lingkungan atau keadaan politiknya. Ini berlaku pula bagi peraturan konstitusional dan institusional yang ditemukan dalam suatu sistem politik terntu seperti juga aspek-aspek yang kurang formal, misalnya sifat dari sistem partai, atau perbedaan regional, atau faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa khusus, seperti pemilihan.
Di bidang keanggotaan partai, partai berusaha untuk mengkontrol komposisi keanggotaan jauh lebih luas daripada semua parpol non-totaliter. Untuk masuk ke dalam parpol, dikontrol dengan teliti. Selanjutnya, kadang-kadang kepemimpinan partai berusaha untuk mengeluarkan kelompok tertentu dari keanggotaan partai, dan mendorong kelompok lain untuk bergabung.
Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu tipe sistem politik dengan yang lain, walaupun adakalanya terdapat lembaga politik yang nyata sama, seperti adanya pemilihan atau parpol. Meskipun begitu, semua sistem politik memperlihatkan jenis relasi tertentu di antara partisipasi politik dengan karakteristik pribadi dan sosial dari mereka yang aktif secara politis. Sifat relasi ini bergantung kepada lingkungan sosial dan lingkungan politik setiap sistem politik.
Masyarakat berkembang cenderung untuk mengeping-epingkan lingkungan sosial dan lingkungan politik: lingkungan sosialnya seringkali mendasarkan diri pada suatu sistem startifikasi sosial-tradisional yang relatif kaku, yang oleh kekuatan modernitas dicoba untuk diruntuhkan. Hal tersebut merupakan basis bagi suatu lingkungan politik dalam lembaga yang sangat modern berlangsung bersama-sama, dan tingkah laku politik ditentukan oleh kekuatan yang pada hakikatnya bersifat tradisional.
Penjelasan mengenai tingkah-laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya, tidaklah teramat sulit untuk dikemukakan. S. M. Lipset dengan mempergunakan sederetan studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan berbagai gerakan-gerakan ekstrimis.
Lebih khusus, mengenai asosiasi antara status sosio-ekonomis dengan tingkah-lakuelektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian telah dicurahkan pada individu-individu yang “menyimpang” dari norma class voting. Studi tersebut mengemukakan perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individi yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapinya. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial (seperti status sosioekonomis) dan tingkah-laku politik mungkin adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau yang lebih mungkin lagi kombinasi dari keduanya.
Rudolf Herbele mengemukakan adanya empat masalah yang menyulitkan studi mengenai motif yang mendorong tingkah-laku sosial dan perilaku politik. Pertama, motif yang sebenarnya sengaja disembunyikan oleh individu, dan si pengamat secara konsekuen disesatkan oleh hal-hal yang tampak sebagai informan yang cermat; kedua, motif yang sesungguhnya mungkin tidak jelas bagi individu, dan mungkin dia merasionalisir tindakan sendiri sebelumnya, baik sesudah maupun selama berlangsungnya peristiwa; ketiga, motif yang sebenarnya tidak jelas, tidak hanya bagi individu yang tindakannya tengah diselidiki, akan tetapi juga bagi orang lain yang telah dipengaruhi tidakannya; dan akhirnya atau yang keempat, motif itu tanpa kecualis elalu kompleks dan sulit untuk diukur secara cermat.
Max Weber berpendapat bahwa motivasi tersebut bisa disebabkan oleh bebrapa motif, diantaranya (1) rasional-bernilai, didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok; (2) afektual-emosional, didasarkan atas kebencian atau “enthusiamsm” terhadap suatu ide, organisasi atau individu; (3) tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah-laku individudari suatu kelompok sosial; dan (4) rasional-bertujuan, yang didasarkan atas keuntungan pribadi.
Sedangkan Robert Lane mempersoalkan bahwa partisipasi politik memnuhi empat macam fungsi, diantaranya pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis; kedua, memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial; ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus; dan keempat untuk memenuhi kebutuhan bawah-sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.
Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah-laku politiknya melalui proses sosialisasi politik, dan pengalamannya mengenai gejala sosial dan politik; melalui berbagai tingkat dan tipe partisipasi politik (atau melalui ketidakikutsertaannya dalam segala bentuk partisipasi), merupakan bagian dari proses sosialisasi yang berkesinambungan, serta merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya dikemudian hari.


[1] Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia. Hal. 387