Sunday, April 7, 2013

[Media_Nusantara] Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Joko Widodo : Bank Dunia Cs, Tak Beda dengan Rentenir

 


Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Joko Widodo : Bank Dunia Cs, Tak Beda dengan Rentenir

INILAH.COM.Jakarta - Satu peristiwa langka telah terjadi. Dua pejabat Indonesia, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Joko Widodo, secara terbuka menyatakan kejengkelan terhadap Bank Dunia. Keduanya menilai Bank Dunia mengajukan persyaratan yang bertele-tele dan cenderung mendikte ketika memberi pinjaman.
 
Bank Dunia terlalu dalam mencampuri pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Mereka mengatur harus begini, mesti begitu. Padahal kita ini 'bapak' dari rakyat di bantaran kali tahu bagaimana harus memperlakukan mereka, ujar Jokowi.

Wakil Basuki T Purnama menilai masa pekerjaan JEDI, pengerukan sungai-sungai di Jakarta, yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama yakni lima tahun. Hal ini akan memberatkan sebab bunga utang akan membengkak.

Keduanya mengisyaratkan akan menggunakan sisa lebih anggaran pemrov DKI yang mencapai Rp10 triliun, sebab utang yang ditawarkan Bank Dunia itu hanya sekitar Rp1,25 triliun atau US$139,64 juta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga mendukung keberatan Pemprov DKI sebab Bank Dunia memberi syarat semaunya dan tak masuk akal. "Kami sudah membuat pra kualifikasi, namun mereka mencoret apa yang sudah kami tawarkan," ujarnya tentang perilaku para kreditur.

Sebetulnya sudah lama dikeluhkan perilaku Bank Dunia, IMF dan lembaga multilateral yang suka mendikte pemerintah penerima pinjaman. Keluhan itu jarang datang dari pejabat pemerintah, kecuali almarhum Presiden Venezuela Hugo Chaves, tetapi dari para ekonom termasuk Joseph Stiglitz dari Universitas Columbia dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bank Dunia cs memang memberi pinjaman dengan bunga lebih rendah dari bunga pasar dan berjangka panjang, tetapi syarat-syarat yang menyertainya memberatkan. Biasanya syarat itu mendorong diberlakukan perubahan kebijaksanaan ekonomi agar iklim investasi yang lebih liberal, swastanisasi bukan profitisasi BUMN, mengurangi peran negara hingga hanya kepada posisi fasilitator dan membangun perekonomian yang berorientasi ekspor.

Pemberi pinjaman juga mensyaratkan supaya konsultan, peserta tender dan barang serta jasa untuk proyek berasal dari negara pemberi pinjaman. Jadi sekitar 80% jumlah pinjaman kembali ke negara asal.

Sekilas syarat itu positif, namun ternyata lebih banyak dimanfaatkan investor asing. Perekonomian tumbuh tetapi tak berkualitas. Ekspor meningkat tetapi bahan baku utama dan bahan baku penolong diimpor, di sinilah seringkali terjadi pembengkakan harga pembelian barang impor. Alhasil, negara tuan rumah hanya memperoleh manfaat dari penyerapan tenaga kerja dengan upah yang minimal.
Eksploitasi yang luar biasa berlangsung di sektor pertambangan. Investor memperoleh keuntungan berlimpah karena selain cost recovery, juga memperoleh belasan bahan tambang ikutan.

Bank Dunia, IMF dan lainnya sejak awal telah menjadi perpanjangan tangan negara-negara kapitalis untuk melakukan penjajahan gaya baru. Ironisnya, hal ini bisa terjadi karena 'pengertian' dari para pejabat tuan rumah.

Persis seperti ketika VOC/Belanda menjajah Indonesia. Sesungguhnya tak banyak orang Belanda yang datang, namun mereka bisa menguasai nusantara yang luas ini karena menerapkan politik pecah belah dan banyak penduduk lokal yang mau diajak kerjasama menguras wilayahnya sendiri.

Utang Indonesia ke Bank Dunia hingga akhir Juni 2012 mencapai Rp115,04 triliun. Jumlah ini naik dari akhir 2011 yang nilainya Rp107,73 triliun. Hampir bisa dipastikan utang ini akan bertambah pada 2013. Indonesia sudah masuk jebakan utang. Kabarnya, pinjaman itu kerap mengalami kebocoran hingga sampai 30% dari total pinjaman.

Bila melihat kondisi secara keseluruhan, maka negara-negara penerima bantuan yang mensubsidi negara-negara maju, sebab memberi order proyek di negara-negara penerima bantuan. Maka pantas saja jika jurang kemakmuran antara negara kreditur dan debitur makin lebar.

Keberatan Pemprov DKI dan Kementerian PU memang masuk akal dan wajar. Sayang kurang memperoleh perhatian, padahal sangat penting bagi masa depan bangsa. [mdr]


__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___