RILIS BERITA
Global CSOs Forum on Post-2015 Development Agenda
Nusa Dua, Bali, 23-24 Maret 2013
George Soros: Akses terhadap Hukum dan Keadilan Harus Jadi Agenda MDGs
NUSA DUA (24 Maret 2013): George Soros, miliuner Amerika Serikat yang tersohor dengan kegiatan filantropi (kedermawanannya) mendesak agar High Level Panel (HLP) of Eminent Person PBB di Nusa Dua, Senin (25 Maret 2013) memasukkan akses terhadap hukum dan keadilan dalam agenda Millenium Development Goals (MDGs). HLP of Eminent Person, adalah panel yang menjalankan konsultasi-konsultasi publik untuk agenda pembangunan pasca MDGs. Sidang HLP akan berlangsung, Senin (25/3) hingga Rabu (27/3) di Nusa Dua, Bali.
Pertemuan HLP akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, yang ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai pimpinan HLP. “Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat yang tidak diuntungkan, maka akses terhadap hukum dan keadilan harus jadi salah satu agenda MDGs,” demikian Soros, dalam press meeting di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/3/2013).
Soros adalah pendiri dan pendana Open Society Foundation (OSF), salah satu organisasi yang didanai oleh Soros Foundation. OSI memiliki lembaga di Indonesia bernama Yayasan Tifa, yayasan yang membiayai banyak kegiatan lembaga swadaya masyarakat, termasuk mendanai kegiatan-kegiatan akses terhadap hukum dan keadilan.
Untuk mendorong akses terhadap hukum dan keadilan, Soros menekankan dibutuhkannya tenaga paralegal, yakni relawan bukan pengacara (lawyer) yang dilatih untuk menjalankan pekerjaan pengacara di luar pengadilan. “Ini dibutuhkan karena tenaga pengacara cukup mahal,” kata Soros.
George Soros adalah salah seorang peserta HLP for Eminent Person PBB di Bali, mewakili sektor swasta.
Mas Achmad Santosa, dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dia juga anggota board Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mendampingi Soros dalam press meeting itu, mendukung agenda Soros bahwa akses terhadap hukum dan keadilan merupakan salah satu cara untuk menghapus kemiskinan. “YLBHI sudah lama menjalankan bantuan-bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan tujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap hak-hak hukum, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya,” demikian Mas Achmad Santosa.
Di tempat terpisah, tapi masih di Nusa Dua, Global CSOs Forum on Post-2015 Development Agenda (Pertemuan Global Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Sedunia untuk Agenda Pembangunan) juga menekankan pentingnya akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat terpinggirkan agar mereka lebih sejahtera yang menjadi agenda untuk diadopsi oleh pertemuan HLP for Eminent Person PBB. ****
------------------
Berita dan foto berita ini disebarluaskan oleh Media Center Indonesian CSO’s Coalition for Post 2015 Development Agenda (Koalisi NGO Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015). Berita dan foto berita ini disebarkan untuk media massa di Indonesia agar disebarluaskan kembali baik oleh media cetak, online maupun radio (dibacakan).
Kontak Media Center: Kukuh Sanyoto (08119958584; kukuhsanyoto@gmail.com); Wiratmo Probo (081316389072; wprobo@gmail.com); Irawan Saptono (08128509759; isaptono@isai.my.id); Helena Rea (08126990109; helenerea@yahoo.com); Musfarayani (082122173119; fay2503@gmail.com).
----------------------------------------------------------------
Luluk Uliyah
Knowledge and Media Manager
Epistema Institute
Jl. Jati Mulya IV No.23, Jakarta 12540
HP. 0815 9480246
www.epistema.or.id
fb: Epistema Inst | t: @yayasanepistema
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
No comments:
Post a Comment