Tuesday, June 18, 2013

[Media_Nusantara] Dukung Khofifah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie: Politik Di Jatim Tidak Berakhlak

 

http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2013/06/dukung-khofifah-ketua-dkpp-jimly.html
Dukung Khofifah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie: Politik Di Jatim Tidak Berakhlak

Membaca pernyataan ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Jimly Asshiddiqie, sebagaimana berita dari www.rajawarta.com dibawah ini yang menyatakan bahwa politik di Jawa Timur tidak berakhlak, kita memang patut kritis terhadap proses pemilihan gubernur Jatim yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendatang.

Meski secara tidak langsung, pernyataan ketua DKPP ini adalah merupakan dukungan moral pada calon gubenur Khofifah Indar Parawangsa & calon wakil gubernur Herman S Sumawiraja. Dimana pasangan ini sekarang mengalami kekurangan dukungan partai agar bisa maju dalam pemilihan gubernur Jatim Agustus mendatang. Dukungan partai yang diperlukan adalah setara dengan 15% total suara partai di Jatim, sedangkan jumlah total suara partai yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 14%.

Hal ini terjadi, karena begitu banyak partai yang mempunyai kursi di DPRD Jatim maupun partai non parlemen (tidak memperoleh kursi DPRD) yang memberikan dukungan pada incumbent pasangan gubernur Jatim sekarang, yakni Soekarwo dan Syaifullah Yusuf untuk maju lagi pada pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga pasangan Khofifah - Herman tidak kebagian partai pendukung.

Seharusnya pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf tidak serakah, seharusnya tidak semua partai diminta dukungannya pada mereka, sehingga masih ada cukup partai untuk memberikan dukungan pada Khofifah - Herman agar bisa memenuhi persyaratan prosentasi minimal (15%) sehingga bisa ikut dalam pemilihan Gubernur Jatim. Tapi yang terjadi pasangan Soekarwo - Syaifullah tidak mau melepaskan dukungan beberapa partai kecil agar dukungan partai tersebut diberikan pada Khofifah - Herman. Sehingga Khofifah terancam tidak bisa ikut serta pada pemilihan Gubernur mendatang.

Inilah yang disebut sebagai politik yang tidak berakhlak oleh Jimly. Mungkin pasangan Soekarwo agak gentar pada kekuatan Khofifah, sehingga tidak rela memberikan sebagian dukungan partai agar dialihkan untuk mendukung pasangan Khofifah. Jika saja Khofifah memenuhi persyaratan, bisa dipastikan Khofifah akan bisa memenangi pemilihan gubenur Jatim, karena 60% masyarakat Jatim adalah pengagum Khofifah, apalagi dengan pasangannya pak Herman adalah mantan Kapolda Jatim, bisa dipastikan keluarga besar polisi akan memberikan suaranya untuk  pasangan Khofifah - Herman.

Dengan tidak bisa majunya pasangan Khofifah - Herman dalam pemilihan Gubernur, maka bisa dipastikan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf akan bisa menang dengan mudah. Apalagi berkaitan dengan berita www.deliknews.com dibawah ini, ternyata DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan lain2 perlengkapan untuk pemilihan Gubernur Jatim, sudah dibuat meskipun belum ditandatangani kontrak dengan KPU Jatim dan adanya rekayasa dalam pengadaan kelengkapan pilgub Jatim, maka bisa makin memuluskan langkah Soekarwo - Syaifullah.

Karena perlengkapan untuk pilgub Jatim yang terdiri dari DP4 (Daftar Potensial Pemilih), DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPT (Daftar Pemilih Tetap), surat suara dll ini bisa berakibat pada kemungkinan terjadinya penggelembungan suara dan adanya pemilih siluman. Juga tampak pada acara launching (sosialisasi) pemilihan gubernur Jatim yang menghabiskan anggaran Rp.500 juta, pelaksana EO (Even Organizer) langsung ditunjuk oelh KPU Jatim, tidak dilakukan lelang atau kontes untuk menentukan EO-nya. Padahal pengadaan barang dan jasa diatas Rp.200 juta harus dilaksanakan dengan lelang atau kontes. Tapi itu langsung ditunjuk, dengan alasan tidak dilakukan secara lelang atau kontes karena keterbatasan waktu.

Padahal yang terjadi sebenarnya, bahwa waktu sangat panjang, tapi pengadaan barang dan jasa untuk kelengkapan pilgub Jatim ini memang sengaja tidak segera dilakukan, agar waktunya makin mepet dan nantinya ada alasan untuk langsung ditunjuk penyedia barang & jasanya. Hal ini bertujuan agar para penyedia barang dan jasa itu adalah yang bisa memuluskan pasangan Soekarwo - Syaifullah. Ini bisa tampak pada acara sosialisasi pilgub Jatim sangat jelas masyarakat secara tidak langsung diarahkan untuk simpati pada pasangan Soekarwo - Syaifullah.

Demikian juga pada pembuatan DP4, DPS, DPT yang sudah dicetak meski belum ada kontrak dengan KPU Jatim. Ini bisa dilihat, bagaimana seperti stiker tanda pemilih, baru dilakukan kontrak tanggal 22 Mei 2013, tapi sudah terdistribusi didaerah kabupaten Sumenep pada tanggal 24 Mei. Berarti stiker data pemilih itu sudah dibuat sebelumnya. Berarti ada kemungkinan terjadinya pemilih siluman, karena DP4 saja baru dibuat dan belum terdistribusi ke kabupaten/kota untuk diperiksa & dimutakhirkan, kok DPT dan stiker data pemilih yang tertempel di rumah penduduk calon pemilih sudah jadi.

Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya pembuatan data pemilih yang tidak solid dan memicu terjadinya pemilif fiktif & penggelembungan suara bagi calon tertentu. Selain itu dari proses pengadaan kelengkapan pilgub bisa memicu terjadinya kecurangan dalam proses pilgub, misalnya pengadaan surat suara, segel kotak suara, tinta celup jari dll, bisa jadi karena prosesnya seperti ini, yang patut dicermati misalnya dalam pembuatan surat suara yang melebihi kebutuhan. sehingga bisa memicu terjadinya kecurangan dengan cara membuang surat suara yang dicoblos masyarakat dan diganti dengan surat suara yang dicoblos memilih pasangan tertentu.

Maka masyarakat jatim perlu mewaspadai proses pilgub Jatim, karena sesuai pernyataan ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, politik di Jatim tidak berakhlak.

Salam
Perkumpulan Solidaritas Khofifah
______________________________________
https://www.radjawarta.com/merasa-didzolimi-khofifah-lapor-ke-dkpp-dan-mk
Merasa Didzolimi Khofifah Lapor DKPP & MK

Janji Khofifah Indar Parawansa akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menganjal pencalonannya sebagai cagub di Pilgub Jatim mulai dibuktikan. Dikabarkan, pasangan Herman S Sumawiraja ini, sudah melaporkan persoalan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepada wartawan, Khofifah menjelaskan, dalam pencalonan dirinya sebagai cagub Jatim diduga kuat ada pihak-pihak yang berusaha mendzolimi dengan tujuan agar dirinya tidak bisa ikut bertarung di Pilgub Jatim 2013.

Melihat keganjalan itu, ungkap Khofifah, dirinya sudah melakukan upaya perlawanan, dengan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan MK.

"SAYA MELIHAT ADA UPAYA PENDZOLIMAN TERHADAP PASANGAN KHOFIFAH-HERMAN," ujar Khofifah kepada wartawan di sela acara nonton bareng Sang Kiai bersama KH Hasyim Muzadi serta muslimat dan pengurus DPW PKB Jatim di Cito Surabaya, Selasa (18/6/2013).

Tim hukum dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) pun melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). "SURAT PARTAI KEDAULATAN SAJA KITA TEMBUSKAN KE MK," tuturnya.

Bahkan, Khofifah mengaku, dirinya juga sudah bertemu dengan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan menyampaikan kendala yang dihadapinya terkait Pilgub Jatim. "SECARA PRIBADI SAYA SUDAH KETEMU SAMA PAK JIMLY. SAYA TUNJUKKAN BEGINI. TERUS PAK JIMLY MENGATAKAN, ADUH MBAK KHOFIFAH, POLITIK DI JATIM TIDAK BERAKHLAK. ITU BAHASA BELIAU," ujarnya
________________________________________
http://www.deliknews.com/2013/05/kesalahpahaman-dalam-persiapan-pemilihan-gubernur-jawa-timur/#.UcB1EthUidY
Kesalah-Pahaman Dalam Persiapan Pemilihan Gubernur Jawa Timur

Mengamati berita dari media tentang ditolaknya petugas dari KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak) pada pagi hari tanggal 20 Mei 2013 ke PT Puri Panca Puji Bangun (P3B), sebuah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bertugas mencetak Form A untuk DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih), DPS (Daftar Pemilih Sementara), hingga DPT (Daftar pemilih Tetap), Form kertas NCR dan Stiker TTP (Tanda Terdaftar Pemilih). Dimana maksud kedatangan KPP ke PT P3B adalah guna mengecek persiapan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, lalu karena tidak berhasil melihat kesiapan, maka KPP jatim lalu menuju kantor KPU Jatim, tapi mungkin karena KPU Jatim sedang sibuk, sehingga tidak ada yang bisa menemui KPP untuk menjelaskan, dan akhirnya KPP Jatim menulis surat pada KPU agar mengecek lagi kesiapan tahapan pelaksanaan pilgub.

Menurut kami, hal itu mungkin sebenarnya terjadi hanya karena miss-komunikasi dan mungkin ada kesalah-pahaman semata, karena sebenarnya tujuan dari semua pihak, yakni KPP Jatim, KPU Jatim dan apalagi PT P3B sebagai BUMD, tentu maksudnya sama, yakni mensukseskan pemilihan Gubernur Jatim bulan Agustus 2013 yang jujur dan adil.

Mungkin PT P3I hanya karena grogi saja, mungkin karena kuatir dianggap kurang cepat dalam mengerjakan tugasnya, sedangkan KPU jatim karena selain pembuatan Form A juga banyak kesibukan lain seperti memantau beberapa pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten dan kota di jawa Timur, sehingga tidak sempat menjelaskan dan karena kedatangan KPP adalah mendadak, mungkin KPU belum siap menjelaskan secara terperinci sampai seberapa jauh persiapan tahapan pelaksanaan pilgub. Padahal maksud kedatangan KPP semata2 hanyalah jangan sampai terjadi kasus seperti percetakan naskah ujian nasional (Unas) SMA yang mengalami kendala yang mengakibatkan terjadi molornya Unas di beberapa daerah.

Padahal PT P3B sudah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya, hanya saja mungkin karena yang melakukan sidak adalah institusi pengawasan pelayanan publik dari pemprov Jatim, maka mungkin PT P3B inginnya pemantauan ini berkoordinasi terlebih dahulu, sehingga bisa menyajikan laporan kegiatan secara mendetail dan bisa memberi data kemajuan pelaksanaan pekerjaaan secara konkret sudah mencapai berapa persen.

Ketika secara persuasif, dan karena kami bukan pejabat publik, ternyata bisa melihat pekerjaan yang sedang dilakukan, dan menurut kami memang PT P3B tengah berusaha bekerja semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya, agar pilgub dapat terlaksana dengan sukses dan sesuai jadwal, karena pembuatan Form A adalah hal yang penting dalam pelaksanaan pilgub. sebab jika Form A tidak tersedia pada waktunya bisa membuat jadwal pilgub bisa molor.

Dimana menurut pantauan dan penjelasan yang kami terima, pada tanggal 20 Mei 2013 sore/malam hari, bahwa pembuatan form A, untuk DP4 sudah mencapai kira2 lebih dari 80% dari kebutuhan, untuk cetak NCR sudah mencapai 90%. Bahkan untuk pembuatan stiker TTP sudah selesai 100%. Yang mungkin masih belum maksimal mungkin adalah pembuatan form DPS dan DPT yang pada saat itu masih baru mencapai 10-15% dari total kebutuhan. (foto2 form A, DP4, NCR, DPS dan DPT yang sudah selesai dikerjakan terlampir, dan foto2 stiker TTP yang sudah selesai 100% terlampir)

Hal ini menurut kami tidak masalah, sebab untuk form DP4 dan NCR diperkirakan sebelum akhir bulan mei 2013 sudah bisa selesai 100% sesuai jadwal, setelah itu tinggal melanjutkan pekerjaan form DPS dan DPT yang diperkirakan bisa selesai pertengahan bulan Juni 2013. Apalagi form DPS dan DPT baru dibutuhkan pada akhir Juni 2013 dan awal Juli 2013. Dengan fakta hasil kerja keras PT P3B ini, diharapkan kejadian seperti Unas yang molor karena percetakan belum selesai, tidak akan terjadi pada pilgub Jatim. Karena meski jadwal waktunya masih lama, tapi seluruh pekerjaan form A dan stiker TTP yang menjadi kewajiban PT P3B sebagian besar sudah dikerjakan dan diperkirakan akan selesai pada waktu barang2 tersebut dibutuhkan.

Maka patut disimak pernyataan dari bapak Iman direktur PT P3B yang dimuat pada metrotvnews.com pada hari senin 20 Mei 2013 : jam 23.25, yang menyatakan bahwa "kedatangan KPP tidak ditolak, kami siap dan tidak masalah kalau ada pengecekan. Tapi kedatangan KPP tadi tanpa memberi informasi lebih dahulu (maksudnya: mendadak). Mungkin maksud dari PT P3B, jika kedatangan KPP tidak mendadak, maka mungkin kedatangannya bisa disambut dengan lebih baik dan dapat disajikan data lebih terperinci.

Memang proses pengerjaan ini menurut para karyawan yang melaksanakan tugas dilakukan tanpa gembor2 bahwa sudah dikerjakan dengan giat, apalagi memang ada perintah dari para pimpinan PT P3B dan dari KPU jatim, bahwa kerja keras ini tidak perlu dipamerkan pada publik. yang penting nanti hasilnya akan nyata dan tepat waktu. Sehingga jika saja diteliti dengan kemajuan teknologi IT dan percetakan, mungkin para karyawan PT P3B bisa membangggakan diri, bahwa pekerjaan ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak akhir bulan April 2013. Jadi pekerjaan ini yang dilakukan tidak dengan tergopoh2 atau tergesa2. Dan dengan kondisi pekerjaaan yang sudah hampir selesai jauh hari sebelumnya maka diharapkan saat dibutuhkan barang yang diperlukan sudah siap 100%. Dan mungkin memang maksud dari PT P3B bukalah untuk gembor2 bahwa sudah bekerja sejak lama dengan keras, tapi langsung bisa memberikan bukti bahwa bisa melaksanakan tugasnya untuk mensuskeskan pilgub Jatim, dan dengan itu bisa menepis keraguan banyak pihak tentang profesionalisme dari BUMN/BUMD.

Maka dengan ini diharapkan kesalahpahaman antara KPP Jatim, KPU Jatim dan P3B bisa dijembatani dengan saling memberi informasi yang saling membangun, demi kelancaran dan kesuksesan pilgub jatim, dimana ini tentunya merupakan harapan seluru masyarakat Jatim.

Jawa Timur, 21 Mei 2013
Hormat kami, Masyarakat Jatim Membangun
Zaenal Arifin

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___