Thursday, June 13, 2013

[Media_Nusantara] Harus Digugat: KPP Jatim Pertanyakan Kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya Dalam Penerimaan Siswa Baru

 

Jurnal Hukum
http://jurnalh.blogspot.com/2013/06/harus-digugat-kpp-jatim-pertanyakan.html
Harus Digugat: KPP Jatim Pertanyakan Kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya Dalam Penerimaan Siswa Baru


Manakala diabaikan, Ada baiknya KPP, mengajukan gugatan kepada PTUN, secara citizen Law Suit (mewakili seluruh masyarakat/siswa/orang tua siswa kelas 6 sd n kelas 9 smp) atau secara class action, sehingga dapat diuji apakah keputusan diknas memiliki dasar hukum yang kuat/tidak, termasukmenyoal pemilihan fakultas psikologis Unair sebagai penyelenggara TPA tersebut.

Pada gugatan dapat diajukan skorsing atas putusan diknas tersebut.


Salam

Samba Perwirajaya - Law Firm & Konsultan Hukum Surabaya

HP: 082131223663

________________________
http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-kpp-jatim-pertanyakan_11.html
KPP Jatim Pertanyakan Kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya Dalam Penerimaan Siswa Baru

Sehubungan dengan adanya Test Potensi Akademik (TPA) yang diberlakukan bagi anak2 lulusan SD & SMP dalam penerimaan siswa baru di SMP dan SMA Surabaya, dimana nilai TAP bobotnya mengalahkan nilai ujian nasional (Unas). Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim telah mengirim surat kepada dinas pendidikan Surabaya mempertanyakan dasar hukum, indikator dll yang berkaitan dengan TPA tersebut sebagaimana surat dibawah ini. Kita lihat apakah dinas pendidikan Surabaya akan merespon KPP atau seperti biasanya dinas pendidikan kota Surabaya akan tidak peduli alias mengabaikannya
----------------------------
Surat KPP jatim

Kepada Yth
Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat perihal rencana Penerapan Tes Potensi Akademik (TPA) pada Sekolah dengan status Sekolah Kawasan di kota Surabaya, maka bersama ini kami meminta informasi terkait:

1.   Dasar hukum penetapan Sekolah Kawasan dan TPA.

2.   Dasar pemikiran penerapan TPA.

3. Kekhususan atau kualifikasi siswa yang diharapkan sehingga diperlukan adanya TPA.

4.   Indikator TPA.

5.   Lembaga penyelenggara TPA

6.   Transparansi dalam pelaksanaan TPA.

  

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, jawaban Saudara kami tunggu 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Komisi Pelayanan Publik

Propinsi Jawa Timur


Hardly Stefano

Ketua

HP: 08123570231 ; 082140206869


TEMBUSAN :

1.  Yth. Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan

2.  Yth. Walikota Surabaya

3.  Yth. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

4.  Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

5.  Arsip

--------------------------------------------------
http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/05/medianusantara-tanggapan-atas-tpa-test.html
Tanggapan Atas TPA (Test Potensi Akademik) Untuk Anak SD & SMP di Surabaya

Kepada

Yth.Ibu Walikota Surabaya

Jl. Taman Surya

Surabaya

 

Dengan hormat,

Menyimak berita dibeberapa media cetak, Bhirawa, JawaPos, Surya pada tanggal 28 Mei 2013, tentang Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2013, ada beberapa hal yang sangat dibanggakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Penanggungjawab Tes Potensi Akademik (TPA) dari Fakultas Psikologi Unair.


Kami  melihat hal yang lain pada rencana pelaksanaan Tes Potensi Akademik tahun 2013 ini.


1.       Dikatakan, bahwa dengan TPA ini, maka akan dapat diketahui kemampuan anak dalam menerima pelajaran, daya nalar anak, minat dan bakat anak dan lain sebagainya. Kami  sebagai masyarakat biasa, berpikir secara sederhana saja. Pada Sekolah Menengah Pertama, system belajar dan kurikulumnya adalah sama semua. Mata pelajaran pada kelas VII antara siswa yang satu dengan siswa yang  lain adalah sama. Sehingga untuk apa dilakukan penelusuran minat dan bakat anak melalui TPA, toh semua siswa akan menerima materi yang sama. Begitu juga pada kelas VIII dan IX. Hal yang sama berlaku juga pada Sekolah Menengah Atas, hanya berbeda dengan adanya penjurusan  IPA, IPS ataupun Bahasa. Penjurusan itupun berdasarkan prestasi siswa pada mata pelajaran pokok pada masing-masing jurusan. Untuk jurusan IPA, mahasiswa harus mempunyai nilai yang lebih pada mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan biologi. Pemilihan jurusan bukan dilakukan berdasarkan hasil TPA.

 

2.       Materi pada  TPA  akan sangat berbeda dengan materi pelajaran  yang telah diterima oleh siswa. Pada kelas VI SD dan pada kelas IX SMP, siswa menerima materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pada saat mengikuti TPA, maka akan terjadi kebingungan pada siswa, karena tidak pernah mendapatkan materi seperti  yang  telah diungkapkan di surat kabar.

 

3.       Hasil penilaian pada saat siswa mengikuti  UN (Ujian Nasional)  telah mempunyais tandarisasi yang  jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak, karena soal-soal  yang diberikan juga mempunyai tolok ukur  yang  jelas.  Pada TPA, soal-soal  yang diberikan hanya diketahui oleh pihak Psikologi Unair dan metode penilaiannya pun hanya diketahui oleh pihak Psikologi Unair.

 

4.       Bobot untuk  TPA  adalah  60% sedangkan bobot untuk  UN adalah  40%. Bagaimana hal ini bias terjadi?  Siswa dan guru yang  selama ini selalu bekerja keras agar mendapatkan nilai UN  yang tinggi, setelah itu dikalahkan oleh nilai TPA yang  tidak jelas metode penilaiannya.

 

Dari  uraian secara singkat dan sederhana  di atas yang dilakukan oleh masyarakat awam, tampak bahwa pelaksanaan TPA untuk seleksi masuk  SMP  dan  SMA tidak berdasar sama sekali, belum lagi apabila dikaitkan dengan Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional.

Yang  harus diwaspadai dengan adanya rencana pemakaian TPA diatas adalah:

1.       Terdapat kemudahan terjadinya jual beli bangku pada sekolah-sekolah kawasan tersebut. Terjadi kemungkinan semakin marak adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan ataupun sekolah.

2.       Kemudahan bagi pihak Dinas Pendidikan untuk menerima titipan-titipan tanpa pungutan, yang  biasanya dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

3.       Mohon diperhatikan juga adanya ikatan alumni antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya  dengan Fakultas Psikologi Unair. Hal ini akan memudahkan terjadinya kecurangan-kecurangan guna memuluskan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan.

 

Demikianlah  surat  tanggapan  kami.

Surabaya, 29 Mei 2013

JARAK - Jaringan Anti Korupsi

 

Drs. M Eko

HP: 085851391999

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___