Dukung Khofifah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie: Politik Di Jatim Tidak Berakhlak
Membaca pernyataan ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Jimly Asshiddiqie, sebagaimana berita dari www.rajawarta.com dibawah ini yang menyatakan bahwa politik di Jawa Timur tidak berakhlak, kita memang patut kritis terhadap proses pemilihan gubernur Jatim yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendatang.
Meski secara tidak langsung, pernyataan ketua DKPP ini adalah merupakan dukungan moral pada calon gubenur Khofifah Indar Parawangsa & calon wakil gubernur Herman S Sumawiraja. Dimana pasangan ini sekarang mengalami kekurangan dukungan partai agar bisa maju dalam pemilihan gubernur Jatim Agustus mendatang. Dukungan partai yang diperlukan adalah setara dengan 15% total suara partai di Jatim, sedangkan jumlah total suara partai yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 14%.
Hal ini terjadi, karena begitu banyak partai yang mempunyai kursi di DPRD Jatim maupun partai non parlemen (tidak memperoleh kursi DPRD) yang memberikan dukungan pada incumbent pasangan gubernur Jatim sekarang, yakni Soekarwo dan Syaifullah Yusuf untuk maju lagi pada pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga pasangan Khofifah - Herman tidak kebagian partai pendukung.
Seharusnya pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf tidak serakah, seharusnya tidak semua partai diminta dukungannya pada mereka, sehingga masih ada cukup partai untuk memberikan dukungan pada Khofifah - Herman agar bisa memenuhi persyaratan prosentasi minimal (15%) sehingga bisa ikut dalam pemilihan Gubernur Jatim. Tapi yang terjadi pasangan Soekarwo - Syaifullah tidak mau melepaskan dukungan beberapa partai kecil agar dukungan partai tersebut diberikan pada Khofifah - Herman. Sehingga Khofifah terancam tidak bisa ikut serta pada pemilihan Gubernur mendatang.
Inilah yang disebut sebagai politik yang tidak berakhlak oleh Jimly. Mungkin pasangan Soekarwo agak gentar pada kekuatan Khofifah, sehingga tidak rela memberikan sebagian dukungan partai agar dialihkan untuk mendukung pasangan Khofifah. Jika saja Khofifah memenuhi persyaratan, bisa dipastikan Khofifah akan bisa memenangi pemilihan gubenur Jatim, karena 60% masyarakat Jatim adalah pengagum Khofifah, apalagi dengan pasangannya pak Herman adalah mantan Kapolda Jatim, bisa dipastikan keluarga besar polisi akan memberikan suaranya untuk pasangan Khofifah - Herman.
Dengan tidak bisa majunya pasangan Khofifah - Herman dalam pemilihan Gubernur, maka bisa dipastikan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf akan bisa menang dengan mudah. Apalagi berkaitan dengan berita www.deliknews.com dibawah ini, ternyata DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan lain2 perlengkapan untuk pemilihan Gubernur Jatim, sudah dibuat meskipun belum ditandatangani kontrak dengan KPU Jatim dan adanya rekayasa dalam pengadaan kelengkapan pilgub Jatim, maka bisa makin memuluskan langkah Soekarwo - Syaifullah.
Karena perlengkapan untuk pilgub Jatim yang terdiri dari DP4 (Daftar Potensial Pemilih), DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPT (Daftar Pemilih Tetap), surat suara dll ini bisa berakibat pada kemungkinan terjadinya penggelembungan suara dan adanya pemilih siluman. Juga tampak pada acara launching (sosialisasi) pemilihan gubernur Jatim yang menghabiskan anggaran Rp.500 juta, pelaksana EO (Even Organizer) langsung ditunjuk oelh KPU Jatim, tidak dilakukan lelang atau kontes untuk menentukan EO-nya. Padahal pengadaan barang dan jasa diatas Rp.200 juta harus dilaksanakan dengan lelang atau kontes. Tapi itu langsung ditunjuk, dengan alasan tidak dilakukan secara lelang atau kontes karena keterbatasan waktu.
Padahal yang terjadi sebenarnya, bahwa waktu sangat panjang, tapi pengadaan barang dan jasa untuk kelengkapan pilgub Jatim ini memang sengaja tidak segera dilakukan, agar waktunya makin mepet dan nantinya ada alasan untuk langsung ditunjuk penyedia barang & jasanya. Hal ini bertujuan agar para penyedia barang dan jasa itu adalah yang bisa memuluskan pasangan Soekarwo - Syaifullah. Ini bisa tampak pada acara sosialisasi pilgub Jatim sangat jelas masyarakat secara tidak langsung diarahkan untuk simpati pada pasangan Soekarwo - Syaifullah.
Demikian juga pada pembuatan DP4, DPS, DPT yang sudah dicetak meski belum ada kontrak dengan KPU Jatim. Ini bisa dilihat, bagaimana seperti stiker tanda pemilih, baru dilakukan kontrak tanggal 22 Mei 2013, tapi sudah terdistribusi didaerah kabupaten Sumenep pada tanggal 24 Mei. Berarti stiker data pemilih itu sudah dibuat sebelumnya. Berarti ada kemungkinan terjadinya pemilih siluman, karena DP4 saja baru dibuat dan belum terdistribusi ke kabupaten/kota untuk diperiksa & dimutakhirkan, kok DPT dan stiker data pemilih yang tertempel di rumah penduduk calon pemilih sudah jadi.
Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya pembuatan data pemilih yang tidak solid dan memicu terjadinya pemilif fiktif & penggelembungan suara bagi calon tertentu. Selain itu dari proses pengadaan kelengkapan pilgub bisa memicu terjadinya kecurangan dalam proses pilgub, misalnya pengadaan surat suara, segel kotak suara, tinta celup jari dll, bisa jadi karena prosesnya seperti ini, yang patut dicermati misalnya dalam pembuatan surat suara yang melebihi kebutuhan. sehingga bisa memicu terjadinya kecurangan dengan cara membuang surat suara yang dicoblos masyarakat dan diganti dengan surat suara yang dicoblos memilih pasangan tertentu.
Maka masyarakat jatim perlu mewaspadai proses pilgub Jatim, karena sesuai pernyataan ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, politik di Jatim tidak berakhlak.
Salam
Perkumpulan Solidaritas Khofifah
Sumber : http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2013/06/dukung-khofifah-ketua-dkpp-jimly.html
Baca juga :
Rizal Ramli Kirim SMS ke Karwo (Gubernur Jatim), Stop Main Curang ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-rizal-ramli-kirim-sms-ke.html
Membaca pernyataan ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Jimly Asshiddiqie, sebagaimana berita dari www.rajawarta.com dibawah ini yang menyatakan bahwa politik di Jawa Timur tidak berakhlak, kita memang patut kritis terhadap proses pemilihan gubernur Jatim yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendatang.
Meski secara tidak langsung, pernyataan ketua DKPP ini adalah merupakan dukungan moral pada calon gubenur Khofifah Indar Parawangsa & calon wakil gubernur Herman S Sumawiraja. Dimana pasangan ini sekarang mengalami kekurangan dukungan partai agar bisa maju dalam pemilihan gubernur Jatim Agustus mendatang. Dukungan partai yang diperlukan adalah setara dengan 15% total suara partai di Jatim, sedangkan jumlah total suara partai yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 14%.
Hal ini terjadi, karena begitu banyak partai yang mempunyai kursi di DPRD Jatim maupun partai non parlemen (tidak memperoleh kursi DPRD) yang memberikan dukungan pada incumbent pasangan gubernur Jatim sekarang, yakni Soekarwo dan Syaifullah Yusuf untuk maju lagi pada pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga pasangan Khofifah - Herman tidak kebagian partai pendukung.
Seharusnya pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf tidak serakah, seharusnya tidak semua partai diminta dukungannya pada mereka, sehingga masih ada cukup partai untuk memberikan dukungan pada Khofifah - Herman agar bisa memenuhi persyaratan prosentasi minimal (15%) sehingga bisa ikut dalam pemilihan Gubernur Jatim. Tapi yang terjadi pasangan Soekarwo - Syaifullah tidak mau melepaskan dukungan beberapa partai kecil agar dukungan partai tersebut diberikan pada Khofifah - Herman. Sehingga Khofifah terancam tidak bisa ikut serta pada pemilihan Gubernur mendatang.
Inilah yang disebut sebagai politik yang tidak berakhlak oleh Jimly. Mungkin pasangan Soekarwo agak gentar pada kekuatan Khofifah, sehingga tidak rela memberikan sebagian dukungan partai agar dialihkan untuk mendukung pasangan Khofifah. Jika saja Khofifah memenuhi persyaratan, bisa dipastikan Khofifah akan bisa memenangi pemilihan gubenur Jatim, karena 60% masyarakat Jatim adalah pengagum Khofifah, apalagi dengan pasangannya pak Herman adalah mantan Kapolda Jatim, bisa dipastikan keluarga besar polisi akan memberikan suaranya untuk pasangan Khofifah - Herman.
Dengan tidak bisa majunya pasangan Khofifah - Herman dalam pemilihan Gubernur, maka bisa dipastikan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf akan bisa menang dengan mudah. Apalagi berkaitan dengan berita www.deliknews.com dibawah ini, ternyata DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan lain2 perlengkapan untuk pemilihan Gubernur Jatim, sudah dibuat meskipun belum ditandatangani kontrak dengan KPU Jatim dan adanya rekayasa dalam pengadaan kelengkapan pilgub Jatim, maka bisa makin memuluskan langkah Soekarwo - Syaifullah.
Karena perlengkapan untuk pilgub Jatim yang terdiri dari DP4 (Daftar Potensial Pemilih), DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPT (Daftar Pemilih Tetap), surat suara dll ini bisa berakibat pada kemungkinan terjadinya penggelembungan suara dan adanya pemilih siluman. Juga tampak pada acara launching (sosialisasi) pemilihan gubernur Jatim yang menghabiskan anggaran Rp.500 juta, pelaksana EO (Even Organizer) langsung ditunjuk oelh KPU Jatim, tidak dilakukan lelang atau kontes untuk menentukan EO-nya. Padahal pengadaan barang dan jasa diatas Rp.200 juta harus dilaksanakan dengan lelang atau kontes. Tapi itu langsung ditunjuk, dengan alasan tidak dilakukan secara lelang atau kontes karena keterbatasan waktu.
Padahal yang terjadi sebenarnya, bahwa waktu sangat panjang, tapi pengadaan barang dan jasa untuk kelengkapan pilgub Jatim ini memang sengaja tidak segera dilakukan, agar waktunya makin mepet dan nantinya ada alasan untuk langsung ditunjuk penyedia barang & jasanya. Hal ini bertujuan agar para penyedia barang dan jasa itu adalah yang bisa memuluskan pasangan Soekarwo - Syaifullah. Ini bisa tampak pada acara sosialisasi pilgub Jatim sangat jelas masyarakat secara tidak langsung diarahkan untuk simpati pada pasangan Soekarwo - Syaifullah.
Demikian juga pada pembuatan DP4, DPS, DPT yang sudah dicetak meski belum ada kontrak dengan KPU Jatim. Ini bisa dilihat, bagaimana seperti stiker tanda pemilih, baru dilakukan kontrak tanggal 22 Mei 2013, tapi sudah terdistribusi didaerah kabupaten Sumenep pada tanggal 24 Mei. Berarti stiker data pemilih itu sudah dibuat sebelumnya. Berarti ada kemungkinan terjadinya pemilih siluman, karena DP4 saja baru dibuat dan belum terdistribusi ke kabupaten/kota untuk diperiksa & dimutakhirkan, kok DPT dan stiker data pemilih yang tertempel di rumah penduduk calon pemilih sudah jadi.
Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya pembuatan data pemilih yang tidak solid dan memicu terjadinya pemilif fiktif & penggelembungan suara bagi calon tertentu. Selain itu dari proses pengadaan kelengkapan pilgub bisa memicu terjadinya kecurangan dalam proses pilgub, misalnya pengadaan surat suara, segel kotak suara, tinta celup jari dll, bisa jadi karena prosesnya seperti ini, yang patut dicermati misalnya dalam pembuatan surat suara yang melebihi kebutuhan. sehingga bisa memicu terjadinya kecurangan dengan cara membuang surat suara yang dicoblos masyarakat dan diganti dengan surat suara yang dicoblos memilih pasangan tertentu.
Maka masyarakat jatim perlu mewaspadai proses pilgub Jatim, karena sesuai pernyataan ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, politik di Jatim tidak berakhlak.
Salam
Perkumpulan Solidaritas Khofifah
Sumber : http://
Baca juga :
Rizal Ramli Kirim SMS ke Karwo (Gubernur Jatim), Stop Main Curang ==> http://
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (2) |
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment