Monday, June 17, 2013

[Media_Nusantara] "Sidang PKS Dalam Rapat Paripurna Mengenai Perubahan RAPBN"

 

Sidang PKS Dalam Rapat Paripurna Mengenai Perubahan RAPBN

by


FPKS DPR RI baru usai sampaikan pandangannya di paripurna yg tidak menyetujui RAPBN Perubahan 2013. http://t.co/GUHeiQ1Ldl

  • Andi Rahmat, waka Komisi XI dari FPKS sdg interupsi menolak rencana kenaikan harga bbm bersubsidi. http://t.co/bHUsoXTNZf

    Rapat paripurna DPR ttg pengesahan RAPBNP 2013 baru dimulai lagi stlh forum lobbi yg alot dan tdk ada titik mufakat. http://t.co/yub6yVF9R4

    Penyelesaian akan dilakukan melalui voting dgn opsi: menerima atau menolak RAPBNP 2013. http://t.co/z4jcGpn1c2

    Opsi menerima artinya setuju postur anggaran yg berkonsekuensi naiknya harga bbm bersubsidi akibat pengurangan besaran subsidi di APBNP 2013

    Opsi menolak sbnrnya hanya mengacu kpd pasal 8 RUU APBNP 2013 ttg besaran subsidi. Tp digiring tuk menolak keseluruhan postur anggaran.

    Pihak yg menolak kenaikan harga bbm bersubsidi inginkan pasal 8 ayat 1 diubah besaran subsidinya sekitar 40-an trilyun shg tak perlu naik.

    PKS, PDIP, HANURA & GERINDRA menolak kenaikan harga bbm bersubsidi dgn pokok alasan: postur anggaran msh mampu & dampak berat bg masy luas.

    Bisa dipastikan Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB menerima RAPBNP 2013 yg posturnya akan menaikkan harga bbm bersubsidi.

    Argumen bisa diajukan pihak yg menerima atau menolak. Tinggal pembuktiannya pd realitas empirik yg akan dialami masy stlh harga bbm naik.

    Sejak 2005, sudah 4x rencana kenaikan harga bbm subsidi. Tema yg dibahas sama aja. Bukti tdk ada solusi sistemik. 2x PKS setuju & 2x tolak.

    Tahukah anda, menaikkan harga bbm adl cara paling mudah atasi masalah. Berikutnya kita akan hadapi masalah yg sama. Berulang-ulang.

    Kalau alasannya kenaikan harga demi generasi masa datang, bukan harga faktornya kan? Tapi ketersediaan dan keterjangkauan.

    Harapan2 yg skrg diajukan pihak yg menerima kenaikan harga bbm subsidi, sbnrnya itu pula yg mereka sampaikan sejak 2005 lalu. Alhasil?

Note :
pada tanggapan partai PPP saat menanggapi RAPBN-P 2013 kemarin malam (17 juni) yang mengakui bahwa ada 20 % penduduk Indonesia yang menikmati 48 % kekayaan Indonesia. PPP merasa ke 20 % Rakyat ini tidak layak menerima subsidi BBM sehingga PPP menyetujui kenaikan Harga BBM. sungguh ironis, .. Anggota DPR dario Fraksi PPP ini,..kalau mereka sadar ada 20 % Elit indonesia yang tidak layak menerima Subsidi, dan mereka juga Tahu bahwa Pemerintah baru sanggup "menyadarkan" 14 % rakyat Indonesia untuk bayar pajak, ... mengapa mereka tidak memaksa pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui wajib pajak para elit yang 20 % tersebut. Dari Tanggapan fraksi PPP ini menunjukkan bahwa mereka secara tidak langsung mengejek rakyat dan berkata " kita tahu sih masih ada cara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga BBM tidak perlu naik yaitu setidaknya selisih 20-14 % wajib pajak yang harus bayar pajak, tapi kita pendukung pemerintah biarkan saja itu agar masyarakat ngerti sendiri" barangkali seperti itulah ucapan Fraksi PPP dan fraksi yang setuju kenaikan BBM tersebut. Ternyata Kualitas Anngota DPR RI sangat bermasalah. mereka menelanjangi Diri mereka sendiri ,...unbilieveble...

Baca juga:
Rendahnya tax ratio penerimaan pajak menjadi indikator lemahnya kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-rendahnya-tax-ratio.html




__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___
Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)