| Strategi PKS Menyikapi Kenaikan BBM, Dibuatlah Isu Seolah2 Terjadi Perpecahan Dari berita http://m.centroone.com ini tampak bahwa PKS memasang strategi baru untuk tetap berkuasa, yakni pura2 terjadi perpecahan diantara mereka. Disatu pihak mereka membutuhkan dana yang besar dimana untuk itu mereka harus masuk kekuasaan dan memegang jabatan, sehingga bisa untuk menggalang dana sekaligus kekuatan, seperti dikementrian pertanian, menkoinfo dll, dimana dengan itu selain dana diperoleh, juga ffasilitas untuk memperkuat jaringan kader diperoleh. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa selain dana seperti terungkapnya kasus korupsi impor daging sapi dll, dengan memegang kendali pada kementrian pertanian, segala program dan sumberdaya bisa dimanfaatkan oleh kader PKS untuk memperkuat jaringannya di masyarakat memakai dana negara. Salah satu contohnya, bahwa untuk tenaga penyuluh pertanian, setelah meneri pertanian dipegang PKS, maka tenaga penyuluh yang lama diberhentikan semua dan diangkatlah penyluh pertanian baru dimana itu harus dapat rekomendasi dari kantor PKS setempat. Demikian juga distribusi pupuk, obat pertanian dll semuanya dikendalikan oleh PKS, sehingga bisa memainkan kelangkaan & ketersediaan pupuk sebagai sarana menggiring msyarakat untuk memilih PKS jika pupuk tidak mau hilang dari pasaran. Demikian juga program internet masuk desa dll, dimana penerima bantuan semuanya adalah kader PKS. Disisi yang lain, dengan terungkapnya berbagai korupsi yang melibatkan petinggi PKS, maka perlu dicarikan cara agar masyarakat tetap simpati pada PKS. maka dibuatlah politik pencitraan dengan seolah2 menentang kenaikan BBM. maka mulai dari spanduk, stiker pencalonan, semuanya menyatakan PKS menolak kenaikan BBM dengan mengklaim bahwa mereka adalah mitra masyarakat. Akhirnya dibuatlah strategi seolah2 terjadi perpecahan diantara mereka, disatu sisi menolak kenaikan BBM, disisi lain kader2 PKS yang jadi menteri pro kenaikan BBM, dan mereka berharap dengan manuver itu, PKS dikeluarkan dari koalisi, sehingga ada kesan bahwa PKS didholimi. sehingga dengan itu diharapkan akan mendapat simpati masyarakat. Apalagi PKS paham betul, bahwa masa pemerintahan sekarang sudah tinggal sedikit waktu berkuasanya, dan mereka siap2 keluar dari koalisi ini dan nantinya akan masuk pada pemerintahan baru sebagai koalisi dan akan minta kompensasi jabatan strategis negara. nanti jika sudah hampir habis juga pemerintahan baru itu, mereka akan keluar lagi dan akan masuk lagi dalam pemerintahanyang lebih baru lagi Padahal sejarah mencatat, bahwa misalnya dalam kasus lapindo. dimana PKS kadernya2 dan spanduk2nya menyatakan bahwa mereka membela masyarakat sebagai korban lapindo. Tapi pada sidang2 DPR mereka mendukung Aburizal bakrie, sehingga lapindo dinyatakan sebagai bencana alam urni, bukan sebagai akibat dari kesalahan lapindo. Akibat sikap PKS ini APBN dibebani untuk membayar pengeluaran untuk ganti rugi dll akibat kesalahan eksplorasi yang dilakukan PT Lapindo. Mungkin PKS paham betul, bahwa masyarakat Indonesia sangat pelupa. Sehingga mereka lupa bahwa bukan hanya masyarakat disekitar lapindo saja yang jadi korban, tapi seluruh masyarakat Jawa Timur menjadi korban akibat tragedi lumpur lapindo, mulai kemacetan yang parah, sampai matinya beberapa potensi ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. dan PKS melihat bahwa Golkar pimpinan Aburizal Bakrie suaranya masih sangat besar di Jatim, bahkan oleh beberapa pemberitaan dinyatakan bahwa Bakrie adalah calon yang ter-favorit. Dengan isu BBM PKS ingin menjadi partai favorit. Meskipun langkah2nya sebenarnya tidak sesuai slogannya. http://m.centroone.com/news-detail/64931/NewsPage/ Tifatul: PKS Harus Hormati Koalisi Setgab Jakarta - Terjadinya perpecahan di internal PKS kian lama kian terkuak. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM banyak ditentang oleh para petinggi PKS, salah satunya petinggi PKS yakni Anggota Majelis Syuro PKS dan sekaligus Menkominfo Tifatul Sembiring. Tifatul coba mengingatkan pentingnya menghormati etika koalisi. PKS memang sampai disebut bermuka dua hingga dianggap partai munafik oleh mitra koalisi, lantaran ngotot melakukan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM. "Saya pikir sebagai koalisi harus seiring sejalan. Kalau soal di bawah, ini mungkin masalah sosialisasi, nanti akan ada rapat dewan pimpinan tingkat pusat yang diperluas dengan mengajak fraksi, supaya satu sikap," ujar Tifatul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (06/05/2013). Tifatul juga menyatakan saat ini, PKS masih tergabung dalam Setgab koalisi. Jadi tak ada alasan melawan keputusan Setgab. "Koalisi menurut ketua Majelis Syuro kita jalan terus," imbuh mantan Presiden PKS ini. Lebih jauh Tifatul menjelaskan sebagai bagian anggota koalisi, sudah selayaknya PKS mendukung kebijakan pemerintah. Kendati begitu, Tifatul memahami reaksi keras mitra koalisi lain di Setgab seperti PKB, PAN, PPP, PD, dan Golkar, yang mempermasalahkan sikap DPP PKS di bawah Presiden PKS Anis Matta yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM. "Di Setgab ada reaksi itu pantas saja, ini kok ada yang lain sendiri, tapi kewajiban saya mensosialisasikan," jelasnya. |
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
No comments:
Post a Comment