Empat Tipe Relasi Pada e-Government

Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana  pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk  memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

• Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi  (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
• Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;
• Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan  kuota  haji  dan  bentuk  pelayanan perjalanan yang sesuai;
• Bagi  masyarakat  yang memiliki  keahlian tertentu  dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri  dari  Warnet  (Warung Internet)  terdekat  ke  Departemen Tenaga  Kerja  secara gratis); dan lain sebagainya.

Government to Business

Salah satu  tugas  utama  dari  sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian  sebuah  negara  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Dalam  melakukan aktivitas  sehari-harinya,  entiti bisnis  semacam  perusahaan swasta  membutuhkan banyak sekali  data  dan informasi  yang  dimiliki  oleh pemerintah. Disamping  itu,  yang  bersangkutan juga  harus  berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak  dan  kewajiban  organisasinya  sebagai  sebuah  entiti berorientasi  profit.  Diperlukannya  relasi  yang  baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar  para  praktisi  bisnis  dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut:

• Para  perusahaan wajib pajak dapat  dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
• Proses  tender  proyek-proyek  pemerintahan  yang melibatkan sejumlah pihak swasta  dapat  dilakukan melalui  website  (sehingga  menghemat  biaya transportasi  dan  komunikasi),  mulai  dari  proses pengambilan  dan  pembelian  formulir  tender, pengambilan  formulir  informasi  TOR  (Term  of Reference),  sampai  dengan mekanisme  pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
• Proses  pengadaan dan pembelian barang  kebutuhan sehari-hari  lembaga  pemerintahan (misalnya  untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secaraefisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan  antara  kantor-kantor  pemerintah dengan para supplier-nya);
• Perusahaan yang  ingin melakukan proses  semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan  dengan  aspek-aspek  regulasi  dan hukumnya  dengan  berbagai  lembaga  pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.

Government to Governments

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau  diplomasi  semata,  namun  lebih  jauh  lagi  untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti  negara  (masyarakat,  industri,  perusahaan,  dan lain-lain) dalam  melakukan hal-hal  yang  berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan  budaya,  dan  lain  sebagainya.  Berbagai  penerapan  e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

• Hubungan administrasi antara  kantor-kantor  pemerintah  setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
• Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah  setempat  dengan  bank-bank  asing  milik pemerintah di negara lain dimana  pemerintah setempat  menabung dan menanamkan uangnya;
• Pengembangan suatu sistem  basis  data  intelijen yang berfungsi  untuk mendeteksi  mereka  yang  tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);
• Sistem  informasi  di  bidang  hak cipta  intelektual  untuk pengecekan  dan  pendaftaran  terhadap  karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.

Government to Employees

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau  karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

• Sistem  pengembangan karir  pegawai  pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya  perbaikan kualitas  sumber  daya  manusia,  diperlukan  juga  sebagai penunjang  proses  mutasi,  rotasi,  demosi,  dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;
• Aplikasi  terpadu untuk mengelola  berbagai  tunjangan kesejahteraan  yang  merupakan  hak  dari  pegawai pemerintahan  sehingga  yang  bersangkutan  dapat terlindungi hak-hak individualnya;
• Sistem  asuransi  kesehatan dan  pendidikan bagi  para pegawai  pemerintahan  yang  telah  terintegrasi  dengan lembaga-lembaga  kesehatan  (rumah  sakit,  poliklinik, apotik,  dan  lain  sebagainya)  dan  institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain)  untuk menjamin tingkat  kesejahteraan karyawan  beserta keluarganya;
• Aplikasi  yang  dapat  membantu  karyawan pemerintah  dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.

Dengan  menyadari  adanya  bermacam-macam  tipe  aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government  yang  dikembangkan  oleh  sebuah  negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi  untuk  meningkatkan  kualitas  dari  penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.

Sumber : Dr. Richardus Eko Indrajit. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)