Monday, May 20, 2013

[Media_Nusantara] Ada Apa Dengan KPU Jatim?: Sidak KPP Ditolak Perusahaan Percetakan Formulir A Pilgub Jatim

 

Jurnal Korupsi
http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2013/05/ada-apa-dengan-kpu-jatim-sidak-kpp.html
Ada Apa Dengan KPU Jatim?: Sidak KPP Ditolak Perusahaan Percetakan Formulir A Pilgub Jatim

Membaca berita media dibawah ini ada yang aneh. Kenapa ditinjau mendadak oleh lembaga resmi Komisi Pelayanan Publik tentang kesiapan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur, kok menghindar bahkan cenderung berani melecehkan lembaga resmi pemerintah. Ada apakah? akankah diulangi lagi kecurangan pemilihan gubernur seperti periode yang lalu? Kecurangan yang sistematis, terorganisir dan sudah dipersiapkan sejak awal. Hanya saja mungkin jago yang diusung saat ini berbeda, karena majunya calon dari kalangan NU, dimana PKB mengusung Khofifah Dan Mantan Kapolda Jatim, sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Dan Ketua KPU Jatim saat ini diduga dekat dengan kalangan Nahdliyin.

Selain berpotensi terjadinya kecurangan, hal ini juga berpotensi terjadinya kekisruhan Data Pemilih, yang otomatis bisa menimbulkan pemilihan gubernur jadi berantakan. Tentunya kita tidak ingin kekisruhan data pemilih memicu konflik yang tidak sehat antara sesama warga Jawa Timur. Maka sebaiknya dalam hal ini KPU Jawa Timur transparan dan tidak main2

Salam - Masyarakat Jatim Ingin Bersatu
Notes, demi info seimbang bisa menghubungi:
1. Hadley Steffano, Ketua KPP Jawa Timur HP: 08123570231
2. Andry Dewanto, ketua KPU Jawa Timur HP: 081555646240 ; 081805090111
3. Iman, Direktur PT Puri (P3B), HP: 082114068888
4. Turmudi PPK, yang disebut oleh ketua KPU Jatim sebagai pihak yang bertanggung-jawab, HP: 08123250303
detikSurabaya
Detik: Senin, 20/5/2013
http://news.detik.com/surabaya/read/2013/05/20/182600/2251061/466/sidak-kpp-ditolak-perusahaan-percetakan-formulir-a-pilgub-jatim?y991102465
Sidak KPP Ditolak Perusahaan Percetakan Formulir A Pilgub Jatim

Surabaya - Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur menggerlar sidak ke perusahaan percetakan yang mencetak formulir A Pilgub Jatim. Namun, rombongan KPP ini ditolak mentah-mentah dari perusahaan.

"Kami sangat menyayangkan kenapa tidak boleh dilihat. Padahal mereka itu mencetak yang berkaitan dengan tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Aneh kan, padahal ini juga untuk kebutuhan kepentingan publik se-Jawa Timur," ujar Ketua KPP Jatim Hadly Stefano, Senin (20/5/2013).

KPP Jatim sidak ke PT Puri Panca Puji Bangun (P3B) di kawasan Karangpilang Surabaya pada siang tadi. Namun, kedatangan hanya disambut satpam di pos satpam perusahaan itu.

"Kami hanya pemeriksaan kembali sebelum proses lelang ditandatangani. Kami hanya mengecek kesiapannya. Alatnya apa, berapa alatnya, berapa operatornya dan menghasilkan berapa dalam hitungan waktu," tuturnya.

Ia menerangkan, PT P3B mencetak seperti formulir A (form A) untuk DP4, daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT). Data tersebut harus dicetak sesuai nama dan alamat sekitar 29,5 juta jiwa pemilih rakyat Jatim. Waktu proses pengerjaan pencetakan secara massal itu juga cukup singkat yakni sekitar 9 hari.

KPP Jatim pun tak ingin terjadi seperti kasus percetakan soal ujian nasional (unas). Meskipun naskah yang dicetak adalah sama, masih saja mengalamikendala hingga terjadi molornya pelaksanaan unas.

"Kami ingin melihat kesiapan rekanan ini. Karena kami tidak ingin, muncul masalah di kemudian hari menjelang Pilgub dan timbul isu bermacam-macam seperti DPT siluman dan sebagainya. Serta berpotensi menunda tahapan pilgub," terangnya.

Karena gagal sidak ke PT P3B, KPP Jatim pun melayangkan surat ke KPU Jatim, agar mengecek kembali kesiapan baik secara administrasi maupun fisik tahapan pilgub.

"Hari ini tadi sudah kita layangkan surat ke KPU Jatim. Dan kami meminta balasan dari KPU, maksimal 5 hari kami sudah mendapatkan balasan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad menerangkan, terkait lelang yang 'dimenangkan' PT P3B, komisioner KPu Jatim tidak mengetahuinya, Karena lelang tersebut, KPU meng-SK-kan ke pejabat pembuat komitmen dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki sertifikat dan kontraknya sebagai pejabat pembuat komitmen.

Andry berjanji, akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh KPP Jatim.

"Kita akan membahas surat tersebut dengan pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya, KPU Jatim menginginkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur ini berjalan aman, lancar, jujur dan adil," jelas mantan Ketua KPUD Kabupaten Malang.

(roi/fat)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___